Hengki ‘Dalang’ Pungli di Rutan KPK Ditetapkan Sebagai Tersangka

Gedung KPK. | Ist
Gedung KPK. | Ist

FORUM KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan pungli di Rutan KPK. Tetapi, KPK masih belum mengungkapkan siapa saja yang dijerat sebagai tersangka.

Termasuk salah satunya adalah status hukum Hengki yang disebut-sebut oleh Dewas KPK sebagai ‘dalang’ dibalik aksi pungli di Rutan KPK tersebut. KPK pun belum memberikan penjelasan terkait ini.

Bacaan Lainnya

“Yang di rutan KPK, kemarin ada inisial H yang sudah disebutkan oleh Dewas KPK juga, kami pastikan ini juga bagian dari proses yang saya kemarin sampaikan 10 orang lebih yang sudah ditetapkan tersangka,” terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 23/2/2024.

Namun, Ali menyatakan informasi perkara dipastikan bakal disampaikan kepada publik dan ia juga turut mengajak publik untuk ikut berpartisipasi mengawal kasus ini.

“Mengajak peran serta masyarakat termasuk media untuk mengawal prosesnya karena harapannya tentu pemberantasan korupsi bukan hanya peran KPK saja, tapi peran teman-teman dan masyarakat semua kami harapkan ada,” ujarnya.

Modus Operasi Pungli di Rutan KPK

Diketahui, aksi pungli di Rutan KPK ini telah dilakukan secara terstruktur dan sistematis. pungli ini berlangsung dari tahun 2018-2023.

Modus yang dilakukan adalah dengan para petugas Rutan melakukan aksinya dengan sistem dan struktur yang dibangun.

‘Lurah’ sebagai pengepul dan penyalur pungli. Kemudian pungli ini diterima dari tahanan yang telah dikumpulkan oleh ‘korting’ atau koordinator tempat tinggal atau ketua dari para tahanan.

Hal ini terus beroperasi berdasarkan permintaan fasilitas dari para tahanan dan setoran sogokan (pungli) yang diberikan tergantung permintaan fasilitas tambahan yang diinginkan si tahanan, dipesan melalui ‘korting’, setelah itu disalurkan ‘Lurah’ ke pegawai-pegawai yang terlibat.

Sistem ini dapat disebut cara penyaluran satu pintu. Walaupun, ‘Lurah’ dan ‘Korting’-nya berganti-ganti, menyesuaikan mutasi. ‘Korting’ ini juga menyesuaikan keluar-masuknya tahanan. Sistem terstruktur ini dibuat oleh Hengki.

Hengki disebut sebagai orang yang menunjuk dan membuat panggilan ‘Lurah’.

“Dialah yang pada mulanya menunjuk orang-orang yang bertindak sebagai Lurah, yang mengumpulkan uang dari tahanan. Tahanan itu sendiri sudah dikoordinasikan oleh seorang yang dituakan di situ, diberi nama ‘korting’, Koordinator Tempat Tinggal. Nah, itulah yang mengkoordinir setiap bulannya dari para tahanan-tahanan, setelah terkumpul diserahkan kepada ‘lurah’, siapa yang menunjuk lurah ini pada awalnya adalah Hengki,” jelas Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Namun, hingga pada saat ini belum ada pernyataan yang diberikan dari Hengki soal dugaan pungli ini.

Pungli di Rutan KPK

Sebelumnya, sebanyak 78 pegawai KPK yang terbukti melakukan pungli di Rutan KPK dijatuhi sanksi berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka.

“78 orang dari 90 itu telah dijatuhkan sanksi berat, berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka,” ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan, Kamis, 15/2.

Selain permintaan maaf secara terbuka, Dewas juga memberikan rekomendasi agar 78 orang tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin ASN di Kesekjenan KPK dan bila diperlukan mereka dapat diberhentikan.

Adapun aksi Pungli tersebut berlangsung dari tahun 2018-2023, dengan total pungli mencapai Rp6 miliar lebih.

Sanksi 78 Pegawai KPK Terkait Pungli di Rutan

Lalu, KPK akan mengeksekusi putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap 78 dari 90 pegawai terkait pungutan liar (pungli) di Rutan KPK pada Senin, 26 Februari 2024.

Sebanyak 78 pegawai tersebut dihukum menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan terbuka.

“Iya betul (eksekusi hukuman Dewas) sejauh ini diagendakan nanti Senin, 26 Februari,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, dikutip, Sabtu, 24/2/2024.

Ali mengatakan, permintaan maaf tersebut disampaikan di depan pejabat internal KPK.

“Mekanisme permintaan maaf itu terbuka di internal KPK,” ujar Ali*