Yusril Jadi Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran Hadapi Sengketa Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra | Instagram @partaibulanbintang.official

FORUM KEADILAN – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (Ketum PBB) sekaligus Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra akan menjadi Ketua tim hukum Prabowo-Gibran. Tim itu dibuat untuk dapat menghadapi gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sementara ini yang ada adalah Tim Pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Tim ini terdiri atas 14 orang advokat yang diketuai oleh saya sendiri,” ujar Yusril dalam keterangannya, Senin, 19/2/2024.

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan bahwa pihaknya bekerja untuk dapat mengantisipasi setiap gugatan yang masuk jika Prabowo-Gibran secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden-Wakil Presiden Indonesia 2024.

Yusril juga menambahkan, pembentukan tim tersebut diberi kuasa langsung oleh Prabowo dan Gibran.

“Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya permohonan salah satu atau kedua paslon yang kalah dalam Pilpres, Tim Kampanye Nasional (TKN) kini sedang menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus untuk sidang di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

“Terdiri atas tim penasehat, tim pengarah dan tim pembela. Tim pembela kemungkinan besar akan terdiri 14 Advokat yang telah ada, yang saya pimpin. Tetapi bisa juga ditambah dengan para advokat yang diajukan oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Tim ini Insyaallah tetap akan saya pimpin,” sambungnya.

Yusril menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah mengantisipasi wacana kubu Paslon 1 dan 3 untuk dapat menyikapi hasil dari Pilpres 2024 dan soal kemungkinan Prabowo-Gibran menjadi ‘pihak terkait’ yang berurusan langsung dengan sengketa Pilpres tersebut.

“Dari wacana yang berkembang kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin nampaknya akan meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) dan meminta Pemilu ulang. Tidak apa-apa mereka mengemukakan petitum seperti itu, asal mereka bisa membuktikannya,” jelas Yusril.

Yusril menyebut tim hukum Prabowo-Gibran akan membantah tudingan tersebut dengan argumentasi yang valid dan menegaskan tengah bersiap untuk menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) jika laporan benar disampaikan.

“Kami sebagai pihak terkait tentu akan menghadapi dan membantah dalil-dalil yang mereka ajukan dan mengemukakan argumentasi hukum untuk menyanggah argumentasi mereka. Kami telah bersiap-siap untuk menghadapi sidang MK tersebut,” tegasnya.*