FORUM KEADILAN – Ade Armando menyebut politik dinasti sebenarnya ada di Yogyakarta. Meskipun Kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) tak sependapat, namun mereka memakluminya.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ade dalam video yang diunggahnya di akun X. Menurut kader PSI itu, jika mahasiswa mau melawan politik dinasti, maka harusnya melihat cara pemilihan Gubernur DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).
“Anak-anak BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu,” ucap Ade di X, Sabtu 2/12/2023.
Namun esok harinya, muncul permintaan maaf dari Ade. Ia merasa, video yang dibuatnya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung banyak pihak di Yogyakarta.
“Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Ade di akun media sosialnya.
Ade mengaku, akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk menggeruduk PSI Yogyakarta. Ia pun menegaskan bahwa apa yang disampaikannya merupakan sikap politik pribadinya.
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh PSI. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan, Ade sudah meminta maaf, dan apa yang diucapkan Ade bukanlah opini PSI, melainkan opini Ade sendiri.
“Bang Ade menekankan bahwa pendapat yang dilontarkannya adalah opini pribadi, bukan opini PSI. Tidak ada koordinasi sama sekali dan kami pun kaget dengan pernyataan beliau,” Kata Grace di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin 4/12.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN, Mardani Ali Sera menyebut, Ade memang sosok yang suka blak-blakan. Jadi, dimaafkan saja.
“Mas Ade Armando ini orangnya blak-blakan ya. Kita maklum saja. Kadang-kadang juga kita perlu orang yang seperti itu, dan kadang-kadang komentarnya baik, tapi juga kadang kejeblos. Ya kalau kejeblos dimaafkan kalau baik ya diaminkan begitu saja,” katanya saat ditemui usai Sidang Rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5/12.
Namun, menurut Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS itu, Yogyakarta bukanlah suatu bentuk politik dinasti. Sebab, Yogyakarta mempunyai keistimewaan pada struktur politiknya, yang berupa kerajaan.
“Kalau kerajaan, yaitu keistimewaannya di sana. Dan sampai saat ini, masyarakat Yogya merasa nyaman dan puas atas kepemimpinan Sultan Yogya,” imbuhnya.
Mardani lantas menjelaskan, menurutnya politik dinasti itu terjadi bilamana ada upaya melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang curang. Misalnya, pemilunya di mobilisasi kelompok tertentu.
“Kan itu biasanya terjadi seperti botol dengan tutup. Rata-rata dinasti politik itu kuat di daerah pedesaan, kabupaten, atau provinsi yang besar. Di mana ada satu atau dua pihak yang power full, dan bisa mempersatukan kekuasaan. Dan rata-rata juga tingkat korupsinya lumayan tinggi, indeks kesejahteraannya juga tidak tinggi,” ujarnya.
Sebagai contoh, ia mengambil negara Amerika Serikat yang diduga melakukan politik dinasti pada masa pemerintahan keluarga Kennedy.
“Kalau dinasti politik di Amerika kalau direkapin mereka rata-rata menempuh proses yang panjang kali lebar. Artinya dimulai dari bawah, dan memang sudah terbukti di Jhon F. Kennedy dan Robert F. Kennedy. Tapi mereka orang yang berkapasitas, serta mendapatkan pendidikan yang baik, dan jenjang karir yang mencukupi, bukan karbitan,” tukasnya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Wakil Deputi Kampanye Kreatif Timnas AMIN, Taufik Basari. Menurutnya, Yogyakarta merupakan bagian dari sejarah perjalanan kebangsaan yang dianggap independen.
“Kita tetap melihat Yogyakarta ini sebagai bagian dari sejarah perjalanan kebangsaan, yang pada saat itu Yogya sebagai salah satu wilayah yang dianggap independen. Kemudian menyampaikan keinginannya bergabung dengan Indonesia. Dan itu merupakan penghargaan yang mesti kita berikan kepada kerajaan di Yogyakarta,” katanya di DPR RI, Selasa 5/11.
Politisi NasDem ini menjelaskan, alasan sejarah bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan keistimewaan. Selain itu, ada juga alasan konstitusi yang menghargai, mengakui, dan menghormati budaya-budaya adat yang masih hidup di Indonesia.
“Sehingga, janganlah kemudian persoalan kontestasi politik ditarik ke arah yang tidak sejalan dengan Konstitusi dan sejarah negara,” tegas Taufik Basari.
Meskipun begitu, kata dia, Ade Armando sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah masyarakat menghargai keistimewaan Yogyakarta.
“Artinya yang bersangkutan sudah mengakui kesalahannya dan setiap orang juga bisa memberikan satu penghargaan terhadap keistimewaan Yogyakarta,” tutupnya.*
Laporan Novia Suhari
