SYL Bawa Map Biru Jalani Pemeriksaan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh tersangka Firli Bahuri, Rabu, 29/11/2023 | M. Hafid/Forum Keadilan
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh tersangka Firli Bahuri, Rabu, 29/11/2023 | M. Hafid/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh tersangka Firli Bahuri.

SYL tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 13.16 WIB. Dia hadir bersama tersangka lainnya, mantan Direktur Mesin dan Alat Pertanian, Muhammad Hatta dan Sekretaris Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono.

Bacaan Lainnya

Ketiganya bungkam seribu bahasa. Namun, SYL tampak membawa sebuah map berwarna biru yang diyakini berisi dokumen untuk diserahkan ke penyidik.

Kuasa hukum SYL Djamaludin Koedoeboen membenarkan bahwa itu dokumen. Namun, ia enggan membeberkan isi dokumen tersebut.

Dokumen tersebut, menurut Djamaludin, akan diserahkan ke penyidik apabila dibutuhkan.

“Yang jelas kalau ada dokumen-dokumen dan nanti kalau dibutuhkan akan disampaikan (diberikan kepada penyidik),” ucapnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 29/11/2023.

Firli Ditetapkan Tersangka

Sebelumnya, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Penetapan tersangka tersebut, dilakukan usai penyidik mengantongi cukup bukti.

Firli diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian saat dipimpin SYL.

“Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023,” jelas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Rabu, 22/11.

“Sebagaimana dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 KUHP, yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekitar tahun 2020-2023,” jelas Ade.*

Laporan M. Hafid