FORUM KEADILAN – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan, ada menteri yang ditekan oleh anggota DPR yang juga pengusaha demi kepentingan pribadi.
Menurut Mahfud, menteri tersebut dipesankan proyek oleh anggota DPR.
Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat sesi tanya jawab Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama dengan Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, pada Kamis, 23/11/2023. Saat itu, Mahfud menjawab pertanyaan terkait soal batas-batas kekuasaan dalam pemerintahan.
“Juga sekarang berdasarkan hasil penelitian, kekuasaan sekarang itu banyak sekali yang eksesif, karena adanya conflict of interest,” ujar Mahfud, Kamis.
Mahfud juga mengatakan bahwa indeks korupsi di Indonesia di 2021 itu 38, tetapi pada 2022 anjlok menjadi 34. Dia juga membeberkan alasannya, salah satunya adalah konflik kepentingan anggota Dewan sekaligus pengusaha.
“Apa penjelasannya? Karena tadi, batas-batas kekuasaan itu bercampur baur. Misalnya di lembaga legislatif, di lembaga legislatif itu ada orang yang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan. Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya, digarap di legislatif, dalam forum rapat kerja dan sebagainya,” lanjut Mahfud.
Mahfud juga menjelaskan bahwa menteri mendapat tekanan dari anggota DPR yang berbicara keras. Setelah rapat, anggota DPR memesan proyek kepada menteri, dan Mahfud menilai ini sebagai konflik kepentingan
“Kadang kala menteri itu ditekan, sesudah ditekan gitu, bicara keras. Nanti sesudah keluar dari sidang, lalu pesan proyek, itu DPR, banyak itu, conflict of interest,” tutup Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia itu.
Merespons pernyataan Mahfud, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil menyebut bahwa hal itu sebagai tuduhan yang tidak berdasar.
“Sangat disayangkan kalau koordinator selevel Mahfud MD hari gini masih suka melempar tuduhan ke anggota DPR RI. Saya katakan tuduhan karena beliau tidak menyebutkan secara detail soal menteri ditekan DPR yang diikuti dengan minta proyek,” ujar Nasir kepada wartawan pada Kamis, 23/11.
Nasir juga mempertanyakan apakah seorang menteri dapat ditekan oleh anggota DPR, meskipun seorang menteri memiliki hak untuk menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipnya.
“Kalau Mahfud MD menceritakan hal di atas, sebaiknya Mahfud menyebutkan secara terang benderang, menteri mana yang pernah ditekan dan proyek apa yang diminta oleh anggota DPR RI itu?” lanjutnya.
“Sebab, melempar tuduhan kepada anggota yang bertugas di lembaga eksekutif demi mendapatkan pujian dan guna meraih citra tentu sangat disayangkan. Saya tidak membicarakan Mahfud MD sebagai cawapres, tapi sebagai Menko Polhukam,” tutupnya.*
