FORUM KEADILAN – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberi skor lima untuk penegakan hukum hingga Hak Asasi Manusia (HAM) di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Ganjar saat mengisi Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 18/11/2023. Ganjar kala itu menjabat pertanyaan dari salah satu panelis, yaitu Zainal Arifin Mochtar.
“Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?” tanya Zainal, dikutip, Senin, 20/11.
“Turun,” jawab Ganjar.
Saat ditanya alasan menjawab turun, Ganjar lantas mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya,” ujar Ganjar.
Ganjar menilai, putusan MK itu sarat intervensi dan terlihat jelas.
“Rekayasa dan intervensi, yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” jelasnya.
Zainal lantas meminta Ganjar memberi nilai atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi pada era kepemimpinan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi lima.
“Dengan kasus itu jeblok,” sebut Ganjar.
“Kira-kira berapa poinnya? 1-10?” tanya Zainal.
“Lima,” jawab Ganjar.
Pernyataan Ganjar menjadi sorotan, terutama karena calon wakil presiden atau cawapresnya, Mahfud MD, adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Indonesia. Artinya, cawapres Ganjar sendiri pun bagian dari penegakan hukum di Indonesia.
Menanggapi pernyataan Ganjar, Mahfud MD membela diri. Mahfud menyebut, nilai tersebut setelah putusan MK terkait usia capres-cawapres.
“Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis (Kehormatan) Mahkamah Konstitusi kan,” kata Mahfud di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu, 19/11.
Mahfud mengklaim bahwa penegakan hukum selama ia menjabat sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi selalu optimal. Ia juga menunjukkan hasil survei terkait pencapaian penegakan hukum tersebut.
“Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei kompas terakhir, penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, dan itu Menko Polhukam-nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang polkan itu 76. Itu survei kompas, buka aja, survei kompas yang terakhir, Litbang Kompas,” jelasnya.*