Penyelundupan Lewat Jalur Resmi, Kinerja Bea Cukai dan Kemendag Dipertanyakan

Ilustrasi penyelundupan
Ilustrasi penyelundupan | ist

FORUM KEADILAN – Cukai dan pajak, biang kerok maraknya penyelundupan di Indonesia, khususnya di Pontianak, Kalimantan Barat.

Praktik penyelundupan lewat jalur resmi ini menimbulkan tanda tanya terkait tidak optimalnya pengawasan oleh Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkap Peneliti Kebijakan Publik Institute of Development of Policy and Local Partnership Riko Noviantoro.

Menurut Riko, salah satu isu krusial terkait dengan barang impor adalah pengenaan cukai atau pajak.

Riko menjelaskan, barang impor, khususnya yang berjumlah tertentu, diwajibkan membayar cukai atau pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Riko menyoroti ketidakjelasan mengenai barang yang dibebaskan dari kewajiban ini, seperti kaos atau pakaian bekas yang dibeli di luar negeri.

Riko menyebut, perlunya regulasi yang jelas terkait jenis, jumlah, dan sifat barang impor. Ia berpendapat bahwa ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan kesalahan serius, terutama jika terjadi impor dalam jumlah besar, seperti dalam kontainer.

Dikatakan Riko, banyak pihak yang mesti bertanggung jawab dalam fenomena tersebut. Ia menilai bahwa banyak pihak terlibat, termasuk Bea Cukai, perdagangan, sehingga barang-barang tersebut bisa lolos.

“Karena pengawasan barang ilegal itu barang masuk dari luar dan banyak pihak yang terkait, kalau dia lewat jalur-jalur resmi, jalur-jalur yang bisa dilewati misalnya, penerbangan, pelabuhan di situ sudah ada pihak-pihak pengawas seperti Bea Cukai, perdagangan dan seterusnya,” kata Riko kepada Forum Keadilan.

Riko menekankan bahwa barang ilegal yang lolos dapat merugikan negara dan masyarakat, baik dari segi keamanan maupun ekonomi.

“Jadi barang-barang yang masuk tanpa kontrol pemerintah, yang dikhawatirkan itu dari segi aspek non ekonomi ya, kalo dari aspek ekonomi jelas merugikan karena harusnya menjadi pendapatan negara,” papar Riko.

Riko mengingatkan bahwa dalam kondisi normal, pihak pengawas sudah mengerti jenis barang yang diizinkan masuk, dan jika barang ilegal masuk, hal tersebut bisa disengaja. Untuk itu, perlunya pengawasan dan keamanan yang lebih intensif.

Riko menyimpulkan, kombinasi dari pendekatan di atas dapat membantu menekan masalah barang impor ilegal di Indonesia.

“Jadi saya pikir pendekatan itu cara untuk terus menekan barang barang masuk secara ilegal,” tutupnya.

Sebelumnya, ditemukan dugaan penyelundupan barang melalui Serawak, Malaysia, menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Sumber Forum Keadilan menyebut praktik penyelundupan barang di wilayah tersebut sudah menjadi rutinitas.

Adapun jenis barang yang biasa diselundupkan melalui Serawak kata sumber adalah alat kesehatan, rokok, pakaian bekas, hingga motor gede alias moge.

Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jalur darat menggunakan truk dari Serawak menuju Pontianak. Dari Pontianak dikirim menggunakan kontainer ke Surabaya.

“Ratusan kontainer yang memuat barang-barang tersebut sering lolos atau sengaja diloloskan oleh oknum,” sergah sumber Forum Keadilan.* (Tim FORUM KEADILAN)