FORUM KEADILAN – PDI Perjuangan atau PDIP mengusulkan membentuk panitia kerja (panja) pengawasan netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pemilu 2024. Golkar respons.
Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Bobby Rizaldi menyebut bahwa pembentukan panja netralitas TNI belum menjadi urgensi dan agenda Komisi I.
“Kalau pembentukan panja itu kan harus bulat dan itu belum menjadi agenda di dalam rapat internal Komisi I, yang saya rasa pada saat ini belum dijadwalkan,” ucap Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat, 10/11/2023.
Bobby mengatakan, belum ada indikasi atau potensi ketidaknetralan TNI menjelang kontestasi Pemilu 2024 ini. Ia menekankan agar pesan terkait pembentukan panitia netralitas TNI, yang diusulkan pertama kali oleh PDIP, tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kalau misalkan panja netralitas, buktinya tidak netral apa? lantas indikasinya tidak netral apa? kan, tentu harus ada itu,” kata Bobby.
“Sehingga kita memastikan bahwa hasil panja itu memang ada solusi, ada manfaat, tapi bukan menimbulkan polemik di Publik, apalagi dalam masa persiapan pelaksanaan pemilu,” lanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto mengusulkan membentuk panja netralitas TNI jelang Pemilu 2024.
Menurut Utut, pembentukan panja tersebut sekaligus untuk menjaga marwah DPR.
Utut memahami, Panglima TNI beserta tiga kepala staf memang memiliki niat untuk netral sekaligus menegaskan karakteristik tentara yang tegak lurus terhadap atasannya.
Namun, Utut mempertanyakan sikap TNI apabila nantinya Presiden, selaku Panglima Tertinggi memberikan perintah yang salah, apakah mereka berani menolak perintah tersebut? Oleh karena itu, Utut memberikan usulan untuk membentuk Panitia netralitas tersebut.*
