FORUM KEADILAN – Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI Prof Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri, presiden memang akan menunjuk sosok yang dikenal dan sudah memiliki hubungan dekat sebelumnya.
Nantinya, calon Panglima TNI diuji melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti), lalu diajukan berkas ke DPR RI melalui fit and proper test.
“Pengangkatan Panglima TNI memang hak prerogatif presiden. Walaupun harus melalui Wanjakti di Mabes TNI, baru diajukan DPR RI melalui fit and proper test. Memang hal yang biasa kalau presiden mengangkat orang yang dia kenal,” katanya kepada Forum Keadilan, Jumat 3/11/2023.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI, pengganti Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun pada 26 November 2023 mendatang.
Jenderal Agus sendiri, disebut-sebut sebagai orang yang berada di lingkaran Jokowi, atau masuk ke dalam ‘Geng Solo’. Sebab, saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo, Agus menjabat sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) Surakarta.
Soal apakah ini bagian rencana Jokowi untuk melancarkan pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024, menurut Ikrar, harus dicermati.
“Harus diawasi, supaya tidak menggunakan ASN, tidak menggunakan Kepolisian dan juga TNI untuk kepentingan politik dia, atau untuk meloloskan anaknya. Kalau itu terjadi berarti dia mengembalikan ke Orde Baru,” jelas Ikrar.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengamat Politik dari Univesitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Ia mengatakan, jika Panglima TNI atau Kapolri bukan orang dari presiden maka kudeta suatu waktu dapat dilakukan.
“TNI dan Polri adalah alat negara yang punya senjata, dia bisa melakukan kudeta pada presidennya. Pada konteks tersebut Kapolri maupun Panglima TNI harus dipastikan orang dia, orang presiden. Agar punya kepentingan yang sama dengan presiden,” katanya, Jumat 3/11.
Menurut Ujang, dipilihnya Jenderal Agus oleh Jokowi memang karena memiliki faktor kedekatan dengan Presiden, salah satunya masuk ke dalam ‘Geng Solo’.
Namun, saat ditanya apakah pengangkatan Panglima TNI ini ada hubungannya dengan langkah Jokowi untuk memenangkan Gibran di Pilpres 2024, Ujang enggan menerka-nerka.
“Untuk itu saya tidak tahu, tapi tentu Jokowi punya kepentingan untuk mewujudkan Pemilu damai dan aman dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Kalau soal TNI dan Polri, itu harus netral, tidak boleh dibawa kemana-mana,” tutupnya.*
Laporan Merinda Faradianti
