Soal Gugatan Pendaftaran Gibran, KPU: Putusan MK Berkekuatan Hukum Tetap

Idham Holik. Ist
Idham Holik. | Ist

FORUM KEADILAN – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, pihaknya akan mempelajari gugatan soal penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Tetapi menurut Idham, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres telah berkekuatan hukum tetap.

Bacaan Lainnya

“Sejak diucapkan oleh hakim MK, putusan MK sudah berkekuatan hukum. Erga omnes (terhadap semuanya),” ujar Idham kepada Forum Keadilan.

Idham menjelaskan, hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Pasal itu menyebut, “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

Idham juga menilai bahwa gugatan terkait pendaftaran calon atau pasangan calon bukan ranahnya PN.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, persoalan tersebut merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Idham menjelaskan, ada empat jenis pelanggaran aturan dalam pemilu.

Pertama, pelanggaran pemilu yang mencakup pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi pemilu. Dugaan pelanggaran kode etik ini ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan dugaan pelanggaran administrasi ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Kemudian soal permasalahan sengketa proses pemilu, ditangani oleh Bawaslu dan PTUN, dan perselisihan hasil pemilu (PHPU) ditangani oleh MK.

Sedangkan untuk dugaan tindak pidana pemilu, ditangani oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sebelumnya, Front Pengacara Pejuang Demokrasi, HAM, dan Anti KKN menggugat KPU sebesar Rp70,5 triliun ke PN Jakarta Pusat, Senin, 30/10.

Gugatan tersebut dilayangkan terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.*