fORUM KEADILAN – Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah blak-blakan menyebut Wali Kota Gibran Rakabuming Raka melakukan pembangkangan usai memutuskan menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Hal ini lantaran kader PDIP seharusnya tegar lurus dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang mendukung paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Awalnya, Basarah berbicara mengenai aturan dalam berorganisasi yang mesti dipatuhi dalam setiap kader. Apalagi, Gibran adalah kader elite PDIP yang kini tengah memimpin Kota Solo.
“Dalam hal berpartai, kami juga punya aturan main. Dalam hal bernegara, seluruh warga negara Indonesia diikat oleh kesepakatan-kesepakatan bangsa yang menjadi rule of game kita bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” kata Basarah kepada wartawan di Sekolah Kader PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 28/10/2023.
“Maka kader-kader PDIP, apalagi sekelas Mas Gibran yang telah mendapat mandat partai, mandat rakyat di Kota Solo menjadi Wali Kota Solo, jadi dengan sendirinya beliau adalah salah satu elitenya PDIP,” sambungnya.
Lebih lanjut, Basarah juga meyakini jika Gibran memahami betul anggaran dasar PDIP.
Dalam konteks Pemilu, kongres telah memutuskan bahwa Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum diberi wewenang oleh kader untuk memutuskan siapa bakal capres dan cawapres yang diusung.
Ketika Gibran keluar dari skema partai, Basarah menuturkan Gibran telah melakukan pembangkangan.
“Maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya, di atas hukum ada etika politik. Maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden,” terangnya.
Tidak hanya secara etika politik, Basarah juga menyebut rakyat telah menilai Gibran ingin keluar dari PDIP.
Sehingga tanpa ada surat pemberhentian, Gibran sudah otomatis keluar dari PDIP secara etika politik.
“Jadi tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDIP itu sendiri,” paparnya.
Basarah mengatakan PDIP menunggu etika politik dari Gibran itu sendiri. Dia menyebut PDIP menunggu Gibran menyerahkan KTA (kartu tanda anggota) PDIP miliknya.*
