FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku partainya sempat menerima permintaan untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.
Ia pun menyebut hal itu sebagai permintaan dari pak lurah.
Lebih lanjut, ia pun menyinggung manuver salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data soal keinginan masyarakat yang meminta agar jabatan presiden diperpanjang.
“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” ucap Hasto di hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat, 27/10/2023.
Ia bahkan berani bersumpah atas nama Tuhan dan rakyat Indonesia terkait dengan permintaan dukungan wacana tersebut.
“Ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang maha kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada,” katanya.
Hasto melanjutkan partainya kala itu menyatakan sikap tegas dan menolak.
Menurutnya, perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi.
“Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP,” katanya.
Sebelumnya, politikus PDIP Adian Napitupulu menyebut awal perseteruan Jokowi dan PDIP dipicu karena partainya menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
Wakil Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar itu mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Adian mengaku hanya menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP.
“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangannya, Rabu, 25/10.*
