NasDem Sebut Aliran Dana dari SYL untuk Sumbangan Bencana

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem Charles Meikyansah
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem Charles Meikyansah | ist

FORUM KEADILAN – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem Charles Meikyansah mengatakan, aliran dana Rp20 juta dari eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga mengalir ke Partai NasDem merupakan dana sumbangan bencana.

Charles mengaku, eksekutif dan legislatif NasDem selalu memberikan bantuan setiap ada bencana.

Bacaan Lainnya

“Misalnya kejadian gempa Sukabumi, kemudian bencana-bencana alam yang besar, NasDem biasanya langsung merespons dengan berkumpul memberikan sumbangan,” ujar Charles kepada Forum Keadilan, Jumat, 13/10/2023.

Charles menjelaskan, seluruh anggota fraksi Nasdem diminta bantuan seikhlasnya. Charles menyebut, ada yang memberikan sebesar Rp5 juta, Rp10 juta, Rp15 juta, dan seterusnya.

Sedangkan untuk kader NasDem yang berada di level pimpinan, seperti eks Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kominfo) Johnny G Plate, SYL, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, biasanya memberikan bantuan lebih besar dari pada kader lainnya.

“Kalau kami antara Rp5-10 juta. Sedangkan pimpinan-pimpinan yang tadi rata-rata Rp10-20 juta. Tetapi sekali lagi, itu tidak dipatok,” ungkap Charles.

Charles mengatakan, uang sumbangan untuk bencana-bencana itu nantinya akan diberikan kepada pengurus dewan pimpinan wilayah (DPW) atau dewan pimpinan daerah (DPD) NasDem, sehingga bisa langsung melakukan aksi-aksi kepedulian.

“Sama sekali tidak disisakan di rekening fraksi maupun rekening partai. Misalnya terkumpul Rp500-600 juta. Sudah, uang itu diberikan sepenuhnya kepada penanggung jawab di lapangan,” tuturnya.

Ketika ditanya ihwal penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap SYL pada Kamis, 12/10 malam, kata Charles, dirinya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni.

Adapun sebelumnya, Sahroni sempat mengkritisi penangkapan SYL yang terkesan terburu-buru.

“Kita bicara mekanisme ya. Pertama adalah pemanggilan pertama. Kalau yang pertama tidak hadir, kan ada penundaan yang mestinya dijadwalkan. Sudah dijadwalkan tanggal 13. Nah kalau Pak SYL sendiri bersedia hadir untuk besok, mestinya itu dilalui dulu,” katanya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis 12/10.

Sahroni juga mempertanyakan kenapa KPK harus terburu-buru untuk menangkap SYL.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

SYL ditetapkan bersama dua orang lainnya, yakni Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.

SYL diduga mengumpulkan upeti dari bawahannya selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Uang itu dikumpulkan untuk kepentingan pribadi SYL beserta keluarga dan sumbangan untuk kegiatan Partai NasDem.*

LaporanĀ Charlie Adolf Lumban Tobing