FORUM KEADILAN – Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut partainya tak akan mensyaratkan kursi cawapres bagi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam menjajaki koalisi Pilpres 2024.
“Demokrat tidak akan meminta cawapres menjadi syarat untuk berkoalisi,” ungkap Herzaky pada Rabu, 6/9/2023.
Herzaky juga menegaskan jika AHY tidak pernah meminta posisi cawapres saat masih berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan.
Ia mengatakan alasan Demokrat merasa dikhianati usai Anies memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres lantaran Anies sudah meminang AHY lebih dulu.
Dengan demikian, AHY tidak pernah memaksa untuk jadi cawapres.
“Sudah jelas, bukan masih ingin. Sudah jelas dari koalisi sebelumnya sampai dengan sekarang, tidak ada permintaan harus menjadi cawapres,” ujar Herzaky.
Dalam kesempatan yang sama, Herzaky juga menyebut 38 DPD Demokrat meminta DPP dan Majelis Tinggi agar menutup pintu dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres.
“Satu hal yang pasti, tidak ada kata CLBK. Ini masalah kehormatan partai yang dianggap dilukai dan dianggap dikhianati. Bahasanya seperti itu. Sehingga bagi mereka CLBK tidak mungkin terjadi,” kata dia.
Selain itu, Herzaky mengatakan sebagian besar DPD juga sudah mengusulkan agar Demokrat merujuk pada dua pilihan dan bahkan sudah mengerucut ke kubu tertentu.
Namun demikian, ia mengaku tidak berani membeberkan dua pilihan tersebut.
Pun menurutnya usulan DPD bukan merupakan keputusan akhir, sebab hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti pembahasan di DPP dan Majelis Tinggi.*
