FORUM KEADILAN – Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas meminta Pemprov DKI untuk tegas pada warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat.
Bahkan ia secara tegas warga kolong Tol Angke harus dipindahkan ke rumah susun.
“Kalau menurut saya pemerintah salah, itu sudah melanggar tata kota. Tidak boleh di tempat yang untuk umum ditempati oleh masyarakat dan itu punya negara dan berarti sama juga pemerintah ini, Pemprov DKI melegalisasi pelanggaran hukum,” ujar Hasbiallah.
Tidak hanya Pemrov DKI, ia juga menyalahkan Satpol PP yang tidak bertindak cepat.
Ia menyebut kepala Satpol PP tidak mengerti bahwa itu merupakan tanggung jawab pihaknya.
Ia juga menegaskan ada tiga alasan warga kolong Tol Angke harus dipindah.
“Satu, sudah tinggalnya tidak layak, tidak berperikemanusiaan. Kedua, melanggar aturan dan yang ketiga pemerintah mampu untuk menempatkan mereka di rumah susun, kenapa tidak ditempatkan di rumah susun,” ujarnya.
Hasbiallah bahkan meminta Pemprov DKI saat ini belajar dari mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang selalu bersikap tegas terhadap pelanggaran hukum.
“Seharusnya wali kota itu punya perangkat yang namanya Satpol PP, Satpol PP-nya tidak pernah menertibkan, dia menertibkan kalau dibayar doang. Tertibkanlah, kalau nggak mau tegas seperti ini susah, kita belajar dengan Ahok, bagaimana Ahok itu tegas,” jelasnya.
Sebelumnya, pemukiman di kolong Tol Angke, Jakarta Barat memang tengah ramai disorot.
Lurah Jelambar Baru Danur Sasono mencatat ada 83 keluarga bermukim di sepanjang kolong tol.
Danur bahkan mengatakan beberapa di antaranya adalah warga korban penggusuran Kalijodo.*
