FORUM KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan mengungkap kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kementrian Sosial (Kemensos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.
Pihaknya saat ini masih terus melakukan pengecekan keseluruhan terhadap penerima bansos yang diperkirakan berjumlah jutaan orang.
“Memang susah membuktikan apakah para penerimanya itu fiktif, itu kan jumlahnya jutaan. Kita mau mengecek di lapangan juga enggak mungkin lagi kan,” katanya, Jumat, 9/6/2023.
Sehingga, pihaknya memilih mengunakan metode cut off dalam mengusut kasus ini.
“Tentu kita harus ada cut off, misalnya nih, kita anggap semua beras yang salurkan itu semuanya tersalurkan, lalu kita diminta, ini enggak semua nih, dari 11 juta misalnya, itu satu juta enggak sampai, siapa yang enggak menerima? Waduh datanya kita kesulitan di situ karena jumlahnya jutaan tadi,” jelasnya.
Katanya, penggunaan metode ini KPK mengumpulkan bukti dari keterangan sejumlah saksi dan proses perhitungan kerugian negara.
Hal ini termasuk mencari upaya lainnya agar cepat dalam mengungkap kasus dugaan korupsi bansos beras itu.
Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, Alex menyebut jika pihak vendor penyalur bansos diduga telah menaikkan anggaran untuk mengambil keuntungan.
“Dia memenangkan lelang atau ditunjuk sebagai penyedia sembako tapi ternyata kemudian dia me-subkontrakan ke perusahaan yang lain,” paparnya.
Selain itu, KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Kemensos serta rumah dan apartemen milik tersangka. Adapun ditemukan penyidik yaitu sejumlah dokumen dan bukti elektronik menyangkut perkara ini.*
Laporan Merinda Faradianti
