Ambil Cuti Panjang, KPK Tetap Pantau Keberadaan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Sekretaris MA Hasbi Hasan usai diperiksa KPK
Sekretaris MA Hasbi Hasan usai diperiksa KPK | Merinda Faradianti/forumkeadilan.com

FORUM KEADILAN – Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan mengajukan cuti besar selama tiga bulan terhitung mulai Senin, 5/6/2023 sampai dengan 4/9/2023 mendatang.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya tidak merasa khawatir saat Hasbi Hasan mengambil cuti besar sebagai pejabat MA.

Bacaan Lainnya

“Kita tentunya juga akan terus memantau keberadaan para pihak, dan kami rasa juga yang sekarang jadi tersangka itu sejauh ini kan kita minta ini (datang), juga hadir,” katanya, Selasa 6/6/2023.

Ia menuturkan, KPK akan melakukan pemantauan seperti di imigrasi dan tempat-tempat lainnya untuk memastikan bahwa Hasbi Hasan tidak melakukan perjalanan luar negeri.

“Ada tempat-tempat yang akan kita pantau. Misalkan di imigrasi kan gitu, di tempat yg lainnya. Kan tahu kalau sudah dicegah, dicekal, nah itu. Kita dengan melakukan pencekalan, dengan melakukan ini, itu adalah upaya kita,” sambungnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto mengatakan saat Hasbi Hasan cuti besar pihaknya telah menunjuk Kepala Badan Pengawas (Kabawas) MA Sugiyanto untuk menjadi Plh Sekretaris MA.

Hasbi Hasan juga diketahui mengajukan praperadilan ke PN Jaksel.

Sebelumnya, nama Hasbi Hasan sempat muncul dalam dakwaan kasus suap pengurusan perkara kasasi di MA yang sedang berproses di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam dakwaan, Hasbi disebut sempat bertemu dengan pengacara yang menggugat kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno.

Hasbi Hasan dikenalkan ke Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno lewat Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto. Dadan disebut dalam dakwaan perkara ini telah menerima Rp11,2 miliar dari Theodorus Yosep dan Eko Suparno. Uang itu diduga berkaitan dengan pengurusan perkara di MA.*

 

Laporan Merinda Faradianti