Forum Keadilan – Pemerintah Indonesia kembali mendapatkan kecaman keras dari masyarakat, dan penggiat lingkungan hidup.
Bukan tanpa alasan, kali ini Pemerintah mendapatkan protes keras usai secara resmi Presiden Jokowi membuka kembali perizinan ekspor pasir laut Indonesia.
Presiden RI membuka izin ekspor pasir laut, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang disahkan pada 15 Mei 2023.
Selain Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, pun mendukung pembukaan perizinan tersebut dengan mengatakan,” Enggak dong (tidak akan merusak lingkungan), sekarang ada GPS segala macam. Kita pastikan itu (kerusakan lingkungan) tidak terjadi. Kalau pun diekspor manfaatnya besar untuk BUMN,” katanya, dikutip Kamis, 1/6/23.
Luhut juga mengklaim jika ekspor pasir laut dilakukan demi kebaikan lingkungan hidup laut Indonesia.
Dukungan atas peraturan tersebut juga datang dari Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi.
Ia menjelaskan jika pembukaan perizinan ekspor pasir laut tersebut sudah ada sebelum pemerintahan Joko Widodo.
“Selama ini, pasir laut memang diizinkan pemanfaatannya untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk pasir uruk tanah reklamasi. Tapi untuk ekspor pasir laut sendiri sudah dilarang sejak tahun 2003,” paparnya.
Hal ini sesuai dengan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.
Lebih lanjut, ia menambahkan keuntungan dalam ekspor pasir laut sangatlah besar.
Jika ada kelompok yang Pro, pasti akan ada kelompok yang Kontra terkait kebijakan pemerintah tersebut.
Penolakan atas kebijakan tersebut digaungkan oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, melalui media sosialnya.
Dalam cuitannya, Susi mengatakan,” Ekspor Pasir Laut akan meningkatkan abrasi dan perubahan garis pantai,” ujarnya.
Kemudian, ia melanjutkan jika kebijakan pemerintah tersebut sama saja dengan menjual kedaulatan versi lite (sedikit demi sedikit).
Mantan Menteri yang terkenal dengan slogan ‘Tenggelamkan’ itu juga memberikan komentarnya terhadap dukungan Luhut Binsar Pandjaitan dengan melayangkan emoticon kaget dan kecewa.
Selaras dengan Susi, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) juga ikut komentari kebijakan ekspor pasir laut.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Boy Jerry Even Sembiring mengungkapkan keputusan Jokowi mengancam keberlangsungan hidup ekosistem laut, dan Pulau kecil Indonesia.
“Kebijakan yang dikeluarkan Jokowi bertentangan dengan komitmennya terhadap perlindungan ekosistem laut, wilayah pesisir, dan pulau kecil,” jelasnya.
Lalu, apakah kebijakan yang sudah tertidur selama 20 tahun tersebut akan tetap dilakukan oleh Pemerintah, atau akan mempertimbangkan keputusan tersebut setelah mendapatkan penolakan dari berbagai pihak yang masih memikirkan keberlangsungan hidup ekosistem kelautan Indonesia. *
