Kamis, 12 Juni 2025
Menu

Penulisan Ulang Sejarah Indonesai Bakal Hapus Istilah ‘Orde Lama’

Redaksi
Menteri Kebudayaan Fadli Zon didampingi oleh Wakil Menteri Giring Ganesha, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Usai Rapat dengan Komisi X DPR RI membahas Penulisan Ulang Sejarah Indonesia | Novia Suhari/Forum Keadilan
Menteri Kebudayaan Fadli Zon didampingi oleh Wakil Menteri Giring Ganesha, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Usai Rapat dengan Komisi X DPR RI membahas Penulisan Ulang Sejarah Indonesia | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon mengungkapkan bahwa dalam upaya penulisan ulang sejarah nasional, istilah ‘Orde Lama’ kemungkinan besar akan dihapus dan diganti dengan istilah yang lebih netral dan inklusif. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menghindari bias politik dalam narasi sejarah Indonesia.

“Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang menggunakan istilah ‘Orde Lama’. Kalau kita lihat, dalam pemerintahan saat itu, mereka tidak pernah menamakan dirinya sebagai ‘Orde Lama’,” katanya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26/5/2025.

Ia menjelaskan bahwa berbeda dengan rezim Soeharto yang secara resmi menggunakan istilah ‘Orde Baru’, pemerintahan Presiden Soekarno tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari ‘Orde Lama’.

“Kalau Orde Baru itu memang menyebut dirinya Orde Baru. Tapi pemerintah sebelumnya, apakah mereka menyebut dirinya Orde Lama? Itu kan tidak ada,” ujarnya.

Menurut Fadli, peninjauan ulang terhadap istilah-istilah dalam sejarah Indonesia penting dilakukan agar narasi yang dihasilkan bersifat lebih netral dan representatif terhadap realitas saat itu.

“Kita ingin membuat narasi sejarah yang lebih inklusif dan netral. Masa itu adalah masa demokrasi liberal, di mana kabinet jatuh bangun, dan kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet, sampai akhirnya masuk ke era Demokrasi Terpimpin pada 1959,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa istilah ‘Orde Lama’ justru muncul dari konstruksi politik Orde Baru untuk membedakan diri dari masa pemerintahan sebelumnya.

“Apakah pemerintah Soekarno itu pernah menamakan dirinya ‘kami ini kabinet Orde Lama’? Kan tidak. Jadi justru dengan menghilangkan istilah itu, penulisan sejarah kita bisa menjadi lebih baik,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari