Mahfud MD Ungkap Kasus Perdagangan Orang di NTT Sangat Darurat

Menko Polhukam Mahfud Md (IST)

FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk dalam kategori sangat darurat.

Hal ini ia ungkapkan ketika kunjungan kerja sekaligus memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Kamis, 1/6/2023 di Kabupaten Ende.

Bacaan Lainnya

“Sangat darurat, karena dari laporan yang diterima terhitung dari 2020, 2021 hingga 2022 jumlahnya ada sekitar 1.900 mayat pulang ke Indonesia dan yang paling banyak memang NTT,” ungkapnya.

Mahfud mengaku ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk membentuk satuan tugas (Satgas) operasi khusus TPPO.

Diketahui Jokowi menginginkan adanya penanganan jangka pendek dan jangka panjang terkait kasus TPPO.

Untuk jangka pendek, Juni ini harus sudah ada pemetaan dan tahapan serta langkah-langkah yang diambil terhadap pelaku-pelaku TPPO.

“Nanti akhir Juni, Presiden akan memanggil para menteri yang bersangkutan untuk membahas lebih lanjut soal langkah-langkah penanganan TPPO,” kata Mahfud.

Untuk jangka panjang, Mahfud mengatakan Jokowi akan memperbarui Peraturan Presiden tentang gugus tugas TPPO.

Nantinya, akan ada perubahan struktur dan Kapolri akan menjadi ketua harian TPPO.

Mahfud juga menambahkan ada sindikat dalam kasus TPPO.

Sebab, korban TPPO berdomisili di NTT, namun paspornya dikeluarkan di Pontianak atau daerah lainnya.

“Tentu ini adalah sindikat. Nanti kita akan lihat dan akan kita perbaiki,” kata Mahfud menegaskan.*