Menteri PKP Ungkap Backlog Perumahan Turun, Program Hunian Terus Diperkuat

FORUM KEADILAN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan sejumlah perkembangan sektor perumahan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau backlog kepemilikan rumah mengalami penurunan sekitar 350.000 rumah tangga berdasarkan data statistik terbaru.

Pada saat yang sama, jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri tetapi tidak layak huni juga turun sekitar 760.000 rumah tangga.

“Penurunan backlog menunjukkan semakin banyak masyarakat yang bergerak menuju kondisi hunian yang lebih layak, baik dari sisi kepemilikan maupun kualitas rumah yang ditempati,” kata Maruarar dalam keterangannya, Jumat, 14/8/2026.

Menurut Maruarar, perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator dalam melihat penanganan persoalan perumahan nasional.

Selain backlog, pemerintah juga mencatat peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah. Pada Semester I-2026, program tersebut telah mencapai 86.635 unit.

Maruarar mengatakan, program BSPS memberikan dukungan kepada masyarakat untuk meningkatkan kondisi rumah agar menjadi lebih layak huni.

“Program BSPS atau Bedah Rumah terus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah juga memperluas akses masyarakat terhadap subsidi perumahan. Pada periode 2025 hingga Semester I-2026, penerima program subsidi perumahan tercatat mencapai sekitar 371.000 rumah tangga.

Maruarar menyebut, perluasan penerima subsidi merupakan bagian dari intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh akses terhadap hunian.

“Perluasan akses terhadap subsidi perumahan menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat memperoleh rumah yang layak,” kata dia.

Sementara itu, penguatan sektor perumahan juga terlihat dari sisi pembiayaan. Sepanjang 2025 hingga Semester I-2026, kredit untuk ekosistem perumahan tercatat mencapai sekitar 108.000 debitur.

“Ekosistem perumahan tidak hanya berbicara mengenai penyediaan rumah, tetapi juga mencakup pembiayaan dan berbagai aktivitas ekonomi yang mendukung sektor perumahan,” ujar Maruarar.

Maruarar menjelaskan, data mengenai backlog perumahan diperoleh melalui pengolahan statistik dengan menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Pengukuran tersebut menggunakan sampel sekitar 345.000 rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Sementara data mengenai program perumahan lainnya dilengkapi dengan data administrasi dari berbagai sumber yang kemudian diolah menggunakan metodologi statistik.

Menurut Maruarar, penguatan data menjadi bagian penting dalam membangun kebijakan perumahan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Dengan indikator yang terukur, pemerintah dapat melihat perkembangan kebutuhan perumahan secara lebih akurat sekaligus merancang intervensi yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat,” kata dia.

Maruarar menilai, penurunan backlog, peningkatan program bedah rumah, bertambahnya penerima subsidi, serta tumbuhnya pembiayaan menunjukkan sektor perumahan nasional terus bergerak.

“Penurunan backlog, peningkatan bedah rumah, bertambahnya penerima subsidi, dan tumbuhnya pembiayaan menjadi indikator bahwa ekosistem perumahan nasional terus bergerak dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.*