DPR Akui Sudah Terima Supres RUU Perampasan Aset

Gedung DPR RI
Gedung DPR RI. | ist

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan surat presiden (supres) tentang Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset telah dikirim ke DPR.

DPR menerima supres tersebut pada Kamis, 4/5/2023 lalu.

Bacaan Lainnya

Indra menyampaikan bahwa DPR kini masih dalam kegiatan reses sementara masa sidang pembukaan baru akan dilakukan 16 Mei 2023 mendatang.

Menurutnya, supres yang masuk harus dibahas melalui mekanisme rapat pimpinan (rapim).

“Setelah rapim lalu dibawa ke rapat Bamus (badan musyawarah) untuk penugasan kepada AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang ditugaskan dan dilaporkan terlebih dahulu dalam paripurna,” katanya pada Senin, 8/5/2023.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa supres RUU Perampasan Aset telah dikirim ke DPR.

Supres RUU Perampasan Aset telah dikeluarkan Presiden Jokowi pada Kamis, 4/5/2023.

“Per tanggal 4 Mei 2023, presiden sudah mengeluarkan dua surat. Satu surat presiden kepada DPR yang dilampiri dengan Rancangan UU Perampasan Aset,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 5/5/2023.

Selain supres, Jokowi juga mengeluarkan surat tugas yang berisi pejabat-pejabat pemerintah yang ditugasi membahas RUU Perampasan Aset bersama dengan DPR.

Empat pejabat ditugasi, yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.*