2 Ajudan Bupati Kepulauan Meranti Diperiksa KPK

KPK rilis puluhan orang yang terlibat korupsi bersama Bupati Meranti
KPK rilis puluhan orang yang terlibat korupsi bersama Bupati Meranti | Merinda Faradianti/forumkeadilan.com

FORUM KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi terkait tindak pidana korupsi (TKP) Bupati Meranti Muhammad Adil (MA), Senin, 8/5/2023.

Dua orang saksi tersebut merupakan ajudan dari Muhammad Adil, yakni Fadlil Maulana dan Yoga Saputra.

Bacaan Lainnya

“Benar, pemeriksaan dilakukan di KPK hari ini dengan dua orang saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin, 8/5.

Ali menjelaskan, saksi diperiksa untuk dimintai keterangan terkait pemotongan anggaran seolah-olah utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun anggaran 2022 sampai dengan 2023.

Kemudian, dugaan korupsi penerimaan fee jasa travel umrah serta dugaan korupsi pemberian suap pengondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kami berharap para saksi kooperatif dan hadir untuk memberikan keterangan dengan jelas,” sebut Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka.

Adil ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitria Nengsih dan Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau M Fahmi Aressa.

Adil dijerat tiga kasus sekaligus. Pertama, Adil diduga telah melakukan korupsi terkait pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) dengan kisaran 5-10 persen untuk setiap SKPD. Pemotongan anggaran tersebut disamarkan Adil seolah-olah sebagai utang.

Kasus kedua, terkait dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umrah. Adil diduga menerima fee Rp1,4 miliar dari perusahaan travel umrah, PT Tanur Muthmainnah melalui Fitria Nengsih. Fitria Nengsih juga merupakan Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah.

Ketiga, kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti. Adil diduga telah menyuap M Fahmi Aressa senilai Rp1,1 miliar agar Pemkab Kepuasan Meranti mendapatkan status predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Saat ini, Adil menjalani masa penahanan di Rutan KPK sampai 5 Juni 2023.*

Laporan Merinda Faradianti