Istana Buka Suara Terkait Pemotongan TKD
FORUM KEADILAN – Menteri Sekretaris (Mesneg), Praseyo Hadi, buka suara terkait pemoongan anggaran transfer daerah.
Prasetyo menjelaskan bahwa saat ini terbagi menjadi dua skema, yaitu transfer ke daerah (TKD) langsung dan tidak langsung.
“Dan kemarin sudah kita terima, diterima oleh Menteri Keuangan. Kemudian diterima juga oleh Mendagri dan kita berikan pemahaman bersama,” kata Pras di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat, 10/10/2025.
Ia menyebut transfer ke daerah yang bersifat tidak langsung tersebut adalah transfer dari pemerintah pusat seperti program-program yang penerimanya adalah juga semua masyarakat di daerah.
Prasetyo mencontohkan salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya bersumber dari APBN. Tetapi, manfaatnya dirasakan di seluruh daerah di Indonesia.
“Itu kan kalau dihitung dari budget di APBN-nya Itu kan kurang lebih di dalam satu tahun berjalan ya tahun depan Itu kan di Rp335 triliun. Nah, ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah kan begitu,” jelasnya.
Pemerintah pusat pun melakukan kebijakan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).
Merespons terkait hal tersebut, sebanyak 18 Gubernur ramai-ramai menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tersebut datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta Pusat, Selasa, 7/10/2025 pagi. Tedapat Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution, Gubenur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Gubernur Aceh Mualem menjelaskan bahwa anggaran mereka dipotong sebanyak 25 persen oleh pemerintah pusat dan menegaskan dirinya tidak sepakat dengan pemotongan tersebut.
“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata Mualem selepas bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa, 7/10/2025.*
