PBNU Minta PKB Batalkan Muktamar di Bali
FORUM KEADILAN – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Habib Umarsyah meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membatalkan muktamar yang digelar di Bali, 24-25 Agustus 2024.
Ia khawatir mukamar PKB ini bakal menumbulkan gesekan, karena menurutnya, banyak elemen masyarakat Bali yang menolak muktamar ini diselenggarakan di sana.
“Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” ujar Habib Umarsyah lewat keterangan tertulis, Sabtu, 24/8.
Penolakan pelaksanaan Muktamar PKB ke VI, kata Umarsyah, datang dari Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, serta Pemuda Bali.
Sejumlah elemen masyarakat Bali ini menganggap bahwa pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan Bali.
“Ada tiga poin pernyataan sikap yang mereka (elemen masyarakat Bali) sampaikan,” ungkap Umarsyah.
Pertama, mendesak pemerintah daerah dan kepolisian Daerah Bali untuk bertindak dan bersikap tegas atas segala bentuk kemungkinan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Pulau Dewata tersebut sebagai pusat pariwisata nasional.
Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian Bali atas segala kemungkinan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan situasi damai masyarakat Bali.
Ketiga, menedesak kepala pemerintah daerah serta kepolisian daerah Bali supaya membatalkan dan mencabut izin pelaksanaan muktamar PKB yang digelar 24-25 Agustus 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center.
Umarsyah pun meminta supaya para elit PKB mendengarkan aspirasi masyarakat Bali. Ia juga meminta agar PKB membatalkan pelaksanaan muktamar di Bali.
Diketahui, PKB bakal menggelar Muktamar VI pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.
Salah satu agenda Muktamar VI tersebut adalah pengukuhan kembali Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB.
Ketua Steering Committee (SC) Muktamar 2024 Faisol Riza di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat, 9/8 mengatakan bahwa rencananya, Muktamar VI PKB bakal dihadiri sekitar 2.300 peserta.
Faisol memastikan semua perwakilan atau utusan dari DPW-DPC di seluruh Indonesia, beserta Banom atau Badan Otonom dari PKB, baik itu Tanfidz maupun Syuro hadir di Muktamar VI.*
