Pengamat Nilai Safari Politik Jokowi Jadi Upaya Menjaga Relevansi di Tengah Pergeseran Kekuasaan

FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli menilai, safari politik yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi) merupakan langkah untuk menjaga relevansi politik di tengah berubahnya peta kekuasaan nasional setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Menurut Nasarudin, safari politik merupakan “teknologi politik” yang telah lama digunakan dan masih efektif untuk mempertahankan kedekatan dengan masyarakat.

“Safari dipilih bukan karena Jokowi rindu jalan-jalan. Ia dipilih karena hampir semua teknologi kekuasaan formal sudah tidak lagi berada di tangannya,” kata Nasarudin kepada Forum Keadilan, Sabtu, 27/6/2026.

Ia menjelaskan, setelah berpisah dengan PDI Perjuangan, pengaruh Jokowi terhadap partai politik berkurang. Sementara itu, kendali atas kabinet, distribusi anggaran, penempatan pejabat, hingga akses terhadap BUMN kini berada di bawah pemerintahan yang baru.

Meski demikian, Nasarudin menilai, Jokowi masih memiliki satu modal politik yang sulit digantikan, yakni hubungan langsung dengan masyarakat.

“Semakin elite menjauh, semakin Jokowi harus terlihat masih dicintai publik. Sebab, cinta publik adalah satu-satunya modal yang tidak bisa diambil oleh keputusan partai mana pun atau dihapus oleh pergantian kabinet mana pun,” ujarnya.

Ia mengatakan, safari politik bukan sekadar agenda kunjungan biasa, melainkan proses untuk mengalibrasi kembali legitimasi politik Jokowi.

Nasarudin juga menilai, anggapan bahwa safari politik dilakukan karena tekanan hukum, termasuk isu dugaan ijazah palsu, tidak sepenuhnya tepat. Menurut dia, ancaman hukum bukan penyebab utama safari politik.

“Ancaman hukum adalah konsekuensi yang akan datang jika safari gagal,” katanya.

Ia menambahkan, dalam ekosistem politik Indonesia, proses hukum tidak sepenuhnya berjalan dalam ruang yang terpisah dari dinamika politik. Tokoh yang masih memiliki dukungan massa dan dianggap relevan, kata dia, cenderung memiliki perlindungan politik secara informal.

Sebaliknya, ketika seorang aktor politik kehilangan relevansi, perlindungan tersebut ikut melemah sehingga tekanan politik maupun hukum dapat semakin terbuka.

Karena itu, Nasarudin berpandangan, tantangan terbesar bagi Jokowi bukan semata menghadapi proses hukum, melainkan memastikan dirinya tetap menjadi aktor yang diperhitungkan dalam percaturan politik nasional.

Menurut dia, keberhasilan strategi tersebut bergantung pada sejauh mana kepala daerah, kalangan pengusaha, serta tingkat popularitas Jokowi tetap terjaga. Di sisi lain, strategi itu dapat melemah apabila elite politik meyakini Jokowi tidak lagi memiliki kemampuan mendistribusikan sumber daya politik.

Nasarudin menilai, kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan peran Jokowi, dari seorang kepala negara menjadi pemimpin faksi politik.

“Safari politik Jokowi adalah pekerjaan seorang pemimpin legiun politik, bukan kegiatan seorang negarawan yang hendak pulang ke rakyatnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti belum pernah ada mantan presiden Indonesia yang mempertahankan mobilitas politik seintens Jokowi setelah meninggalkan jabatannya.

“Jokowi tampaknya memahami bahwa diam berarti mati secara politik. Safari keliling Indonesia menjadi ajang pembuktian bahwa ia masih ada, masih tahu cara bermain, dan masih layak diperhitungkan,” tuturnya.*