Buka Musrenbang HAM 2026, Pigai Tegaskan Pembangunan Harus Dirasakan Masyarakat

FORUM KEADILAN – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) Nasional 2026. Pigai mengatakan bahwa arah pembangunan pemerintah harus dirasakan masyarakat.

Adapun Musrenbang tersebut mengusung tema “Memperkuat Perencanaan Pembangunan HAM yang Partisipatif, Responsif, dan Antisipatif”. Kegiatan ini juga menjadi kick-off rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia ke-78 nantinya.

“Pembangunan memperoleh maknanya ketika masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka. Anak dapat bersekolah, orang sakit memperoleh pelayanan kesehatan, pekerja mendapat perlindungan, penyandang disabilitas mengakses layanan publik secara mandiri, dan masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat. Di situlah hubungan antara pembangunan dan HAM menjadi nyata,” kata Pigai di Jakarta, Rabu, 21/10/2026.

Pigai mengatakan bahwa agenda pemajuan HAM sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan UUD 1945.

Menurutnya, hubungan tersebut harus diterjemahkan ke dalam pilihahan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik.

“Asta Cita adalah HAM, dan HAM adalah Asta Cita. Hubungan tersebut harus kita terjemahkan ke dalam pilihan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik,” tambahnya.

Selain itu, Pigai juga menekankan bahwa Musrenbang HAM membuka ruang bagi masyarakat untuk andil dalam membuat keputusan, di mana sebagai penggerak HAM bertugas membawa suara warga terpencil, kelompok rentan.

Pigai juga mengatakan bahwa Musrenbang tersebut turut membahas beberapa isu-isu lain yang beririsan dengan hak asasi, mulai dari perkembangan kecerdasan artifisial, teknologi neuro, perubahan iklim, transisi energi dan dinamika demografi.

“Ukuran kemajuan pembangunan HAM adalah membaiknya kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang paling sulit menjangkau pelayanan dan paling jarang didengar suaranya. Tetapkan prioritas berdasarkan dampaknya terhadap manusia, rumuskan tindak lanjut yang dapat dikerjakan, dan ukur perubahan nyata yang dialami masyarakat,” tutup Pigai.

Adapun acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, Sekretaris Jenderal KemenHAM Novita Ilmaris dan beberapa perwakilan dari Kementerian/Lembaga, juga pemerintah daerah dan Lembaga Nasional HAM.*