Menyoal Rencana Pemerintah Memberi HP Gratis untuk Penerima Bansos
Dr Eko Setiobudi, SE, ME
Dosen STIES Mitra Karya Bekasi
FORUM KEADILAN – Rencana pemerintah menyediakan telepon seluler atau HP gratis bagi masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) menimbulkan perdebatan. Gagasan ini dikaitkan dengan rencana digitalisasi penyaluran bansos sekaligus perluasan inklusi keuangan. Pemerintah ingin bantuan yang selama ini disalurkan melalui berbagai mekanisme dapat masuk langsung ke rekening digital penerima. Dengan demikian, HP bukan sekadar perangkat komunikasi, tetapi menjadi sarana untuk mengakses rekening dan menerima bantuan secara digital.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menjelaskan bahwa calon penerima akan mengacu pada data yang akurat dan masyarakat yang belum memiliki perangkat menjadi salah satu sasaran. Namun, pemerintah masih membahas mekanisme dan anggaran program tersebut. Artinya, belum ada angka resmi mengenai berapa banyak HP yang akan dibagikan dan berapa besar anggaran yang diperlukan.
Secara konsep, digitalisasi bansos tentu memiliki urgensi. Rekening digital dapat mengurangi penggunaan uang tunai, mempercepat penyaluran, meningkatkan jejak transaksi dan membuka akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap sistem keuangan formal. Pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan pemantauan apabila setiap transaksi tercatat secara elektronik. Tetapi pertanyaan fundamentalnya adalah: apakah masalah utama bansos di Indonesia memang karena penerima tidak memiliki HP?
Persoalan bansos selama ini justru lebih banyak berkaitan dengan akurasi data dan ketepatan sasaran. Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai tata kelola bansos menemukan bahwa persoalan seperti bansos tidak tepat sasaran, tumpang tindih dan ketidaktransparanan berpangkal pada persoalan klasik, yaitu pendataan. KPK juga mengidentifikasi pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, distribusi serta pengawasan sebagai titik rawan dalam penyaluran bansos. Bahkan dalam program JAGA Bansos yang diluncurkan KPK pada 2020, hingga 7 Agustus 2020 tercatat 894 keluhan terkait penyaluran bansos di 243 pemerintah daerah. Keluhan terbesar, sebanyak 369 laporan, berasal dari masyarakat yang mengaku sudah mendaftar tetapi tidak menerima bantuan. Data tersebut memang berasal dari masa pandemi, tetapi menunjukkan bahwa problem bansos bukan persoalan baru dan bukan sekadar persoalan perangkat digital.
Dalam perkembangan terbaru, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis pemutakhiran penerima bansos. Data penerima diperbarui secara berkala dan Kemensos bersama BPS serta pemerintah daerah melakukan pemutakhiran. Artinya, agenda paling penting sebenarnya bukan membagikan HP, tetapi memastikan siapa yang berhak menerima bantuan.
Persoalan kemudian berkembang berapa biaya pengadaan HP gratis. Di sinilah persoalan fiskal perlu dihitung secara terbuka. Pemerintah belum menetapkan jumlah penerima dan harga perangkat. Karena itu, angka anggaran berikut hanya simulasi, bukan angka resmi pemerintah. Misalnya, jika perangkat sederhana untuk kebutuhan rekening digital dihargai rata-rata Rp1 juta per unit, maka: 10 juta penerima = Rp10 triliun, 20 juta penerima = Rp20 triliun; 30 juta penerima = Rp30 triliun; 40 juta penerima = Rp40 triliun. Itu baru harga perangkat. Belum termasuk kartu SIM, paket data, distribusi, pemeliharaan, keamanan siber, penggantian perangkat rusak dan biaya sistem digital.
Dengan demikian, apabila cakupan program mencapai puluhan juta penerima, kebutuhan anggarannya berpotensi menjadi sangat besar. Pertanyaan kebijakannya kemudian, apakah tambahan manfaat dari pemberian HP lebih besar daripada manfaat apabila anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas data, bantuan langsung, pendidikan, kesehatan atau pemberdayaan ekonomi?
Pada sisi lain digitalisasi memang penting, tetapi digitalisasi tidak memperbaiki data yang salah. Jika nama yang salah sudah masuk sistem, kemudian pemerintah memberikan HP, membuka rekening dan mentransfer bansos ke rekening tersebut, maka pemerintah justru membuat proses yang salah menjadi semakin efisien.
Sebaliknya, jika orang yang benar-benar miskin tidak tercatat, ia tetap tidak menerima bantuan meskipun memiliki HP. Karena itu, urutannya harus dibalik, perbaiki data terlebih dahulu, teknologi menyusul kemudian.
Untuk memastikan bansos tepat sasaran, pemerintah dapat membangun mekanisme verifikasi dan validasi oleh pihak ketiga yang independen. Data awal dapat dikumpulkan melalui pemerintah daerah dan perangkat desa/kelurahan, kemudian diverifikasi menggunakan berbagai sumber administratif dan ekonomi. Setelah itu, dilakukan audit sampel secara independen untuk menguji apakah penerima benar-benar memenuhi kriteria.
Masyarakat juga harus diberi ruang untuk melakukan sanggah. Sistem digital yang sudah ada dapat digunakan bukan hanya untuk menerima bantuan, tetapi juga untuk mengoreksi data. Dengan cara tersebut, teknologi benar-benar menjadi alat untuk memperbaiki tata kelola, bukan sekadar menambah perangkat dan anggaran. Karena HP hanyalah alat dan kebijakan publik harus kembali kepada tujuan.
Pada dasarnya tujuan bansos bukan memberikan HP. Tujuannya adalah memastikan bantuan negara diterima oleh orang yang memang berhak, pada waktu yang tepat dan dengan biaya administrasi yang efisien. HP boleh diberikan apabila berdasarkan kajian memang menjadi hambatan utama bagi digitalisasi bansos. Tetapi pemberian perangkat seharusnya menjadi instrumen pendukung, bukan pusat kebijakan. Sehingga yang harus menjadi pusat perhatian adalah akurasi data, verifikasi, transparansi dan pengawasan.
Indonesia tidak kekurangan teknologi. Indonesia membutuhkan data penerima bansos yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, kalau data penerimanya salah, HP secanggih apa pun tidak akan membuat bansos menjadi tepat sasaran. Sebaliknya, apabila datanya benar, mekanisme penyalurannya dapat menggunakan berbagai teknologi yang tersedia. Karena itu, sebelum negara mengeluarkan anggaran besar untuk membagikan HP, pertanyaan yang lebih penting seharusnya diajukan, sudahkah kita benar-benar mengetahui siapa yang harus menerima bantuan? Jika jawabannya belum sepenuhnya, maka memperbaiki data harus menjadi prioritas pertama. HP hanyalah alat dan ketepatan sasaran adalah tujuan. *
