Legislator Imbau Gubernur Kalimantan Lebih Empati kepada Masyarakat Terdampak Karhutla

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta para Gubernur di Kalimantan menunjukkan empati kepada masyarakat yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebab, ia menyoroti sejumlah pernyataan dan sikap Gubernur yang menjadi perbincangan publik di tengah kondisi karhutla yang semakin memprihatinkan.

Menurutnya, para kepala daerah seperti gubernur setidaknya harus mampu menjaga ucapan dan menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan masyarakat.

“Masyarakat lagi susah, tunjukkan empati. Kalaupun enggak terlalu bisa membimbing, minimal jangan nyakitin hati masyarakat, ya,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14/10/2026.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku prihatin melihat kondisi masyarakat Kalimantan yang harus menghadapi dampak karhutla, sementara sikap dan pernyataan sejumlah pemimpin daerah justru menuai kritik publik.

Ia pun menyoroti viralnya momen Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang diketahui tengah berada di Singapura bersama sang istri ketika karhutla semakin parah di wilayah yang dipimpinnya.

“Jangan malah foto-foto di Singapura. Mau jadi apa kita, gitu kan? Apa yang bisa kita harapkan dengan pemimpin kayak begitu?” tegasnya.

Ia juga mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret dalam penanganan karhutla. Daniel menilai, apabila pemerintah daerah sudah tidak mampu menangani situasi yang terjadi, pemerintah pusat perlu mengambil alih penanganan agar upaya penanggulangan berjalan lebih efektif.

“Segera lakukan tindakan, ya. Pemerintah daerah juga enggak berdaya, harusnya diambil alih pusat,” tegasnya.

Selain mendesak percepatan penanganan, Daniel meminta pemerintah bersikap jujur dan terbuka dalam menyampaikan data serta kondisi karhutla yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, hingga Papua dan Maluku.

Sebab, keterbukaan data menjadi hal penting agar pemerintah dapat mengetahui skala persoalan yang sebenarnya dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Ia menegaskan, penderitaan masyarakat akibat karhutla tidak bisa ditutupi hanya dengan perbedaan penyampaian data.

“Yang ada pilihan harus jujur, karena kan mau mau tidak jujur pun faktanya masyarakat menderita,” pungkasnya.*