Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Capai 50,1 Persen
FORUM KEADILAN – Arawicaksa Institute merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan publik menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan survei, publik puas terhadap kinerja pemerintah sebesar 50,1 persen, di mana 3,3 persen di antaranya menyatakan sangat puas.
Sementara yang merasa tidak puas mencapai 44,8 persen, termasuk 6,1 persen yang menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Sisanya sebanyak 5,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
“Ada separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi,” ujar peneliti senior Arawicaksa Institute Rudi Hartono dalam keterangannya, Selasa, 13/10/2026.
Menurutnya, rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Prabowo bukan sesuatu yang anomali.
“Pada awal-awal pemerintahan Jokowi periode pertama, tingkat kepuasan pun pernah menyentuh angka di bawah 50 persen setelah mengambil kebijakan tidak populer dengan menaikkan harga BBM bersubsidi,” jelasnya.
Rudi menjelaskan bahwa berdasarkan survei, masalah utama yang dirasakan mendesak bagi masyarakat adalah stabilitas harga sejumlah bahan kebutuhan pokok sebesar 38 persen. Lalu, disusul dengan penyediaan lapangan kerja sebesar 21,2 persen.
Persoalan lain yang juga menjadi sorotan masyarakat adalah isu pemberantasan korupsi sebesar 10,7 persen; pengentasan kemiskinan sebesar 8,6 persen dan kelangkaan stok BBM dan elpiji 6,3 persen.
Di sisi lain, terkait penilaian terhadap program prioritas pemerintah, swasembada pangan memperoleh skor tertinggi yaitu 8,4 dari skala 0-10.
“Tingginya penyerapan beras yang diupayakan sejak tahun lalu masih berlanjut, meskipun masih dihadapkan pada tren kenaikan harga beras dan memicu inflasi pangan,” tuturnya.
Lalu, program lain yang dinilai cukup berhasil adalah revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran dengan skor 6,5; pemeriksaan kesehatan gratis 6,3 hingga Sekolah Rakyat 6.
Di sisi lain, program unggulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai cukup dengan skor penilaian sebesar 5,5.
“Berbeda dengan setahun pertama pemerintahan di mana publik memberikan apresiasi tinggi kepada program MBG, terbongkarnya kasus korupsi hingga bongkar pasang pimpinan BGN dalam waktu singkat membuat dukungan publik menyusut,” katanya.
“Secara umum publik masih menilai MBG sebagai program yang baik dan dibutuhkan, tapi banyak masalah terkait tata kelola hingga kasus-kasus keracunan harus ditangani dengan serius,” sambungnya.
Program prioritas dan unggulan lainnya yang juga kontroversial sejak awal, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai rendah pencapaian yaitu 2,1. Target pembangunan 3 juta rumah rakyat sebesar 2,3; Sekolah Unggul Garuda 1,4 dan Kampung Nelayan Merah Putih 1,2.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran berangkat dari tekad untuk keberlanjutan dari era sebelumnya, terlihat dari masih cukup tingginya dukungan publik terhadap program hilirisasi sumber daya alam, dengan skor penilaian 4,7,” jelasnya.
Diketahui, survei Arawicaksa Institute dilakukan pada 3-8 Oktober 2026 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling dengan margin of error ±2,89 persen. *
