Komisi IV DPR Minta Pemerintah Segera Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, hingga Sulawesi, sebagai bencana nasional.

“Ya, sebenarnya pemerintah pusat, provinsi, daerah itu sudah bekerja keras ya, bahkan Presiden dan Wakil Presiden sudah datang ke lapangan. Tetapi, lebih dari tiga bulan bukannya membaik, malah semakin parah,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14/10/2026.

Sebab ia menilai, dampak karhutla saat ini tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga telah meluas hingga ke sejumlah negara tetangga.

“Karena faktanya ini bukan hanya bencana nasional, tetapi ini sudah menjadi bencana internasional. Ya, Singapura, Malaysia, enggak usah dikata, bahkan sampai Filipina sampai Vietnam,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penetapan status bencana nasional diharapkan dapat memperkuat kendali pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penanganan karhutla, sekaligus mempercepat mobilisasi sumber daya dan dukungan anggaran bagi wilayah terdampak.

Menurut Daniel, penanganan yang selama ini berjalan di tingkat daerah perlu diperkuat dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat agar upaya penanggulangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

“Jadi, dengan ditetapkan sebagai bencana nasional, itu akan sangat membantu nanti, termasuk secara anggaran. Anggaran juga akan ada afirmatif yang besar, tidak ada hambatan-hambatan,” jelasnya.

Selain itu, Daniel juga mendorong upaya keselamatan terhadap masyarakat sekitar. Ia meminta pemerintah memastikan masyarakat terdampak, termasuk para sukarelawan, dapat memperoleh masker secara gratis untuk mengurangi risiko paparan asap.

“Gratiskan masker, masyarakat terbuka akses di tempat-tempat puskesmas, semua bisa mengakses masker dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Daniel meminta pemerintah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, terutama terkait kebutuhan oksigen dan perawatan medis. Ia menyoroti kelompok rentan, khususnya anak-anak dan lanjut usia, yang membutuhkan perhatian lebih dalam situasi darurat akibat karhutla.

“Saya enggak tahu apakah ada tempat yang layak, sehingga khusus anak-anak dan orang tua mungkin juga harus dievakuasi, ya, untuk menyelamatkan mereka,” pungkasnya.*