Pengamat: Demokrat Mainkan Strategi Loyalitas Berjarak di Pemerintahan Prabowo

FORUM KEADILAN – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai, Partai Demokrat tengah memainkan strategi politik yang cukup cerdik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Arifki, Demokrat berupaya tetap menjadi bagian dari pemerintahan, tetapi pada saat yang sama tidak ingin kehilangan ceruk pemilih yang kritis terhadap kekuasaan.

Hal itu terlihat dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menegaskan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu.

AHY juga menyampaikan bahwa hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak boleh dihalangi serta demokrasi membutuhkan mekanisme check and balances.

“Demokrat sedang mencari posisi di tengah. Mereka ingin tetap berada di dalam pemerintahan Prabowo, tetapi tidak ingin seluruh identitas politiknya ikut melebur menjadi identitas pemerintah,” kata Arifki di Jakarta, Selasa, 8/9/2026.

Arifki menilai, sikap Demokrat tersebut merupakan strategi elektoral yang rasional. Jika terlalu identik dengan pemerintah, kata dia, Demokrat berpotensi kehilangan ruang untuk menjangkau pemilih kritis. Terlebih, persaingan memperebutkan basis pemilih pro-pemerintah semakin ketat.

Karena itu, Demokrat dinilai berusaha merangkul pemilih kritis tanpa harus menempatkan diri sebagai oposisi.

“Demokrat tidak ingin keluar dari pemerintahan, tetapi juga tidak ingin keluar dari radar pemilih yang kritis. Mereka bisa tetap mendukung pemerintah yang kuat dan efektif, sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan kritik wajib dihormati,” ujarnya.

Menurut dia, strategi itu penting bagi Demokrat untuk menghadapi Pemilu 2029. Demokrat membutuhkan identitas politik tersendiri agar tidak sepenuhnya terserap oleh identitas partai-partai lain dalam koalisi pemerintah.

“Loyal kepada pemerintahan dalam hal-hal yang memang menjadi komitmen koalisi, tetapi tetap memiliki jarak yang cukup untuk menyampaikan kritik dan memperjuangkan kepentingan publik. AHY seperti sedang mengatakan kepada publik: kami bagian dari pemerintahan, tetapi kami bukan pemerintah,” jelas Arifki.

Strategi tersebut, lanjut Arifki, juga dapat membuka peluang bagi AHY dalam bursa calon presiden maupun calon wakil presiden pada Pemilu 2029.

Terlebih, penerapan presidential threshold nol persen pada 2029 memberikan ruang bagi Demokrat untuk membangun poros politik sendiri apabila posisi tawar AHY sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo melemah.

Namun, AHY tetap harus berhadapan dengan sejumlah figur lain yang memiliki modal politik kuat, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Posisi ini menguntungkan menuju 2029 karena mengamankan dua modal sekaligus, yakni akses kekuasaan dan dukungan pemilih kritis,” kata Arifki.

Meski demikian, Arifki mengingatkan Demokrat menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi strategi tersebut.

Menurut dia, publik akan menguji apakah sikap kritis Demokrat benar-benar merupakan sikap politik atau hanya strategi untuk menjaga citra.

“Publik tentu akan menguji konsistensinya. Jangan sampai sikap kritis ini hanya menjadi kosmetik politik semata,” ujar Arifki.

Ia menilai, Demokrat perlu menunjukkan perbedaan sikap yang nyata ketika terdapat kebijakan pemerintah yang memang perlu dikritisi.

Bahkan kata dia, Demokrat harus siap mengambil keputusan politik yang lebih berani, termasuk apabila pada akhirnya harus berada di luar pemerintahan.

“Jika ingin mempertahankan kepercayaan pemilih kritis, Demokrat harus berani menunjukkan perbedaan nyata ketika ada kebijakan yang perlu dikritisi, atau bahkan mengambil keputusan yang lebih berani dengan berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.*