Pidato Politik AHY Menuai Sorotan, Pengamat: Demokrat Sedang Memainkan Politik Halus

FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign Nasarudin Sili Luli menilai, Partai Demokrat tengah memainkan politik yang halus, yakni tetap menyuarakan kritik terhadap kekuasaan sembari mempertahankan akses dan daya tawarnya di dalam pemerintahan.

Menurut Nasarudin, posisi tersebut terlihat dari sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dalam pidato politiknya menyinggung pentingnya batasan kekuasaan dan supremasi hukum.

“Di satu sisi, AHY memiliki kebutuhan untuk menjaga political distinctiveness, yakni harus memiliki suara sendiri agar tidak larut sebagai sekadar pelengkap kekuasaan,” kata Nasarudin kepada Forum Keadilan, Selasa, 8/9/2026.

Di sisi lain, kata dia, Partai Demokrat juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan akses, relevansi, dan daya tawar dalam konfigurasi pemerintahan.

Dalam konteks tersebut Nasarudin menilai, konsep coalitional bargaining menjadi penting. Sebab, dalam politik koalisi, sebuah partai tidak hanya mengukur persoalan berdasarkan benar atau salah secara normatif, tetapi juga memperhitungkan kekuatan tawar politik.

“Berapa besar kursi, jaringan elite, basis pemilih, popularitas ketua umum, serta kemampuan partai mengganggu atau memperkuat stabilitas koalisi, semua itu menjadi bagian dari kalkulasi,” ujarnya.

Menurut Nasarudin, persoalan yang kemudian muncul adalah seberapa besar daya tawar Demokrat jika suatu saat harus memilih antara loyalitas terhadap kekuasaan dan konsistensi terhadap kritik yang disampaikan AHY.

“Jawabannya belum terlihat. Sebab, simpati publik jauh lebih murah daripada keputusan politik,” katanya.

Nasarudin menilai, pidato mengenai supremasi hukum dapat meningkatkan likability seorang politisi. Sikap tersebut dapat membuat seorang politisi terlihat rasional, moderat, demokratis, dan dapat diterima oleh berbagai kelompok.

Namun menurut dia, likability belum otomatis berubah menjadi elektabilitas. Begitu pula elektabilitas belum tentu dapat dikonversi menjadi political leverage, terutama dalam konfigurasi politik yang saat ini memiliki entitas-entitas dengan daya tawar lebih besar.

“Di sinilah AHY kiranya sedang memainkan permainan yang halus. Ia dapat memperoleh keuntungan sebagai penjaga jarak moral tanpa harus segera menjadi penantang kekuasaan,” ujarnya.

Nasarudin mengatakan, posisi tersebut memungkinkan AHY tetap mengingatkan pemerintah tanpa harus memutus hubungan dengan pemerintah. Pada saat yang sama, AHY dapat berbicara kepada konstituennya tanpa menutup pintu komunikasi dengan elite politik.

“Itulah seni mendayung kompromi. Namun, sejarah politik memiliki ingatan yang panjang. Setiap retorika pada akhirnya akan diuji oleh keadaan,” katanya.

Menurut Nasarudin, demokrasi tidak berhenti pada pidato politik yang disampaikan di hadapan publik.

“Demokrasi bukan panggung tempat pidato selesai ketika mikrofon dimatikan. Demokrasi justru dimulai setelahnya,” ujar Nasarudin.

Karena itu ia menilai, pidato AHY tetap layak diapresiasi, bukan semata-mata karena pidato tersebut membuktikan bahwa Partai Demokrat telah mengambil posisi politik tertentu.

Menurut dia, pidato tersebut penting karena kembali mengingatkan prinsip-prinsip yang seharusnya tidak mengenal musim politik, seperti kekuasaan yang memiliki batas, supremasi hukum, serta independensi aparatur negara.

“Bahwa kekuasaan memiliki batas, hukum tidak boleh tunduk kepada kedekatan, dan aparatur negara bukan milik penguasa, melainkan milik rakyat,” katanya.

Meski demikian, Nasarudin mengingatkan bahwa politik pada akhirnya tidak hanya dinilai dari retorika.

“Sejarah akan menagih lebih dari sekadar kalimat. Pada akhirnya, retorika adalah janji yang menunggu realita,” ujarnya.

Bagi Demokrat, lanjut dia, sikap politik setelah pidato tersebut justru akan menjadi ujian yang lebih penting.

“Dayung berikutnya akan menentukan apakah perahu itu benar-benar bergerak menuju prinsip, atau hanya berputar anggun di permukaan kompromi,” tandasnya.

Adapun sorotan tersebut berangkat dari pidato politik AHY dalam rangka peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu, 5/9.

Dalam pidatonya, AHY mengingatkan kader Demokrat bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang dapat dimiliki seseorang untuk selamanya. Ia menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.

“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.*