Prabowo Minta Data Nama-nama Korporasi yang Terlibat Karhutla

FORUM KEADILAN – Presiden Prabowo Subianto meminta data-data korporasi yang diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Prabowo pun ingin mencari tahu pemilik korporasi tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Prabowo saat rapat terbatas penanganan bencana alam dengan kepala daerah dan pihak terkait secara virtual, pada Senin, 7/9/2026. Prabowo awalnya meminta laporan data kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyoal penindakan karhutla sejauh ini.

Kapolri lalu membeberkan sejauh ini pihaknya tengah memproses 200 laporan polisi. Dari proses penyelidikan ada 138 tersangka yang diamankan.

“Mohon izin bapak ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai,” ujar Kapolri.

Kapolri juga mengungkapkan ada 8 korporasi yang tengah diproses. Pihaknya juga melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan lain yang saat ini tengah diberi sanksi administrasi.

“Kemudian ada 8 korporasi yang kami proses, kemudian kami sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan dan pencabutan izin apakah mereka melakukan pidana,” tuturnya.

“Kalau emang mereka melakukan pidana maka kami akan proses, angka ini akan terus bergerak bertambah disesuaikan dengan tim yang saat ini bergerak di lapangan,” tambahnya.

Prabowo kemudian mengaku tertarik pada informasi adanya lahan yang langsung dijadikan perkebunan setelah pembakaran. Prabowo meminta kepada Kapolri untuk terus menyelidiki laporan-laporan itu.

“Terima kasih, saya tertarik juga ya yang abis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, apakah ini rakyat atau korporasi,” sambungnya.

Kepala Negara itu meminta data korporasi yang terlibat karhutla dan meminta kepada Kementerian terkait untuk segera mengambil tindakan terhadap korporasi.

“Tolong ini diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, yang 8 maupun yang 18, dan nanti akan saya minta mungkin menteri kehutanan, ATR/BPN, dan juga Satgas PKH untuk menilai kalau perlu kita segera cabut semuanya tuh,” katanya.

“Semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya, ini sudah kelewatan dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” tegasnya. *