Heboh Gaji Rp3 Juta Masuk Kategori Desil 10, DPR Akui Data Tidak Valid

FORUM KEADILAN – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menanggapi kritik masyarakat terkait penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga 10. Sejumlah warganet mengaku heran karena dengan penghasilan sekitar Rp3 juta hingga Rp5 juta justru masuk dalam desil 10 yang dikategorikan sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi (sangat kaya).

Marwan menilai, kebijakan pemerintah untuk menyatukan data kesejahteraan masyarakat melalui data tunggal merupakan langkah yang baik. Menurutnya, selama ini persoalan data menjadi salah satu penyebab bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.

“Ya, dari sisi niat ya, niat pemerintah untuk menjadikan data itu menjadi tunggal, oke. Saya kira kebijakan itu kebijakan yang baik karena selama ini itu yang menjadi problem. Problem-nya itu menjadikan bantuan sosial itu salah sasaran,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 21/8/2026.

Namun, Marwan mengakui penerapan data tunggal tersebut di lapangan tidak mudah. Salah satu indikatornya, pemerintah masih membuka ruang sanggah bagi masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi desil yang ditetapkan.

“Tapi ternyata dengan kebijakan data tunggal ini pun di lapangan tidak mudah. Nah, karena tidak mudah, akhirnya pemerintah membuka ruang sanggah. Kalau ada ruang sanggah, itu artinya tidak tepat. Jadi apa namanya, surveinya itu tidak tepat karena memang tidak valid,” ujarnya.

Menurut Marwan, ruang sanggah menjadi bukti bahwa masih terdapat persoalan dalam proses pendataan masyarakat. Sebab itu, masyarakat yang mengajukan keberatan dengan disertai bukti bahwa mereka layak menerima bansos dapat kembali masuk dalam kelompok penerima bantuan.

“Jadi ketika dia melakukan sanggah dengan bukti-bukti bahwa dia patut dan harus tetap menerima bantuan sosial, akhirnya dikabulkan. Nah, kalau gitu yang melakukan survei itu siapa? Gitu,” tegasnya.

Marwan meminta pemerintah serius memperbaiki proses pendataan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Ia khawatir ketidakakuratan data yang memengaruhi penyaluran bansos dapat memicu semakin banyak protes dari masyarakat.

“Nah, ini kalau tidak ditekuni atau serius untuk melakukan perbaikan data ini, ini agak rumit juga. Jadi protes, protes, protes, kita khawatir protes ini semakin gelombangnya semakin besar. Jadi persoalan sosial kita nanti agak rumit menanganinya,” ucapnya.

Marwan menegaskan, keberhasilan masyarakat dalam mengajukan sanggah seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap validitas data desil. Menurutnya, apabila banyak warga yang sebelumnya ditempatkan pada desil tinggi kemudian dinyatakan layak menerima bansos, maka terdapat indikasi data awal belum akurat.

“Buktinya kan pemerintah buka ruang sanggah kan? Karena ruang sanggah itu sebagian besar berhasil, pemerintah yakin bahwa dia itu tidak berada di desil 6 ke atas, masih bahkan desil 1, gitu. Itu artinya memang datanya tidak valid, seperti itu,” pungkasnya.*