Pidato Presiden Soal Pertumbuhan Ekonomi, Golkar: Bukan Kinerja Main-main

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 menunjukkan optimisme sekaligus arah yang jelas terhadap transformasi ekonomi Indonesia.

Idrus menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo, yakni sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,45 persen pada semester I 2026. Menurutnya, angka tersebut menjadi capaian penting karena disebut sebagai pertumbuhan kuartal pertama dan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

“Ini jelas bukan capaian kerja main-main, mengingat geopolitik dunia hari ini tidak sedang berada dalam stadium yang baik-baik saja,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 14/8/2026.

Selain pertumbuhan ekonomi, Idrus juga menyoroti capaian investasi. Pada 2025, investasi disebut mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan sekitar 2,7 juta lapangan kerja. Sementara pada semester I 2026, investasi mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan sekitar 1,4 juta lapangan kerja.

Dari capaian tersebut, Idrus menilai, target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 6 persen yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan target yang telah diperhitungkan secara matang.

“Ini jelas merupakan angka yang sudah diperhitungkan masak-masak. Dan jika Indonesia mampu mencapai angka pertumbuhan tersebut itu artinya Indonesia telah memasuki fase akselerasi pembangunan,” ujarnya.

Menurut Idrus, pertumbuhan 6 persen akan menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, investasi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, hingga penerimaan negara. Kondisi tersebut dinilai dapat membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi pembangunan.

“Yang paling penting, pertumbuhan 6 persen akan menjadi indikator bahwa transformasi struktural ekonomi sudah bekerja produktif, industrial, bernilai tambah, dan berdaya saing,” katanya.

Idrus kemudian menelaah setidaknya empat lapisan makna dari pidato Presiden Prabowo. Pertama, pidato tersebut dinilai kuat dalam membangun economic confidence atau kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

Menurut Idrus, Presiden tidak hanya menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh, tetapi juga menjelaskan faktor yang menopang pertumbuhan tersebut, mulai dari investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga berbagai langkah terobosan yang telah dan akan dilakukan pemerintah.

“Ukuran keberhasilan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka makro,” ucapnya.

Ia menilai, pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi masyarakat lapisan bawah.

“Dengan demikian, pertumbuhan ditempatkan sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, bukan tujuan pada dirinya sendiri,” katanya.

Kedua, Idrus melihat adanya pesan kuat mengenai kesungguhan pemerintah dalam menjalankan transformasi struktural secara sistematis dan progresif.

Pemerintah, menurut dia, tidak hanya berupaya mempertahankan ekonomi yang sudah berjalan, tetapi juga mengubah struktur ekonomi agar lebih produktif, mandiri, efisien, berdaya saing, mampu mencapai swasembada, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Karena itu, isu swasembada pangan dan energi, hilirisasi, reformasi BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial dinilai sebagai bagian dari satu arsitektur besar transformasi ekonomi.

Idrus menilai, Presiden Prabowo juga secara lugas memaparkan bagaimana reformasi BUMN dan pengelolaan sumber daya alam ditempatkan sebagai bagian dari capaian sekaligus agenda transformasi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Idrus melihat transformasi ekonomi Indonesia berlangsung bersamaan dengan reposisi Indonesia di tengah perubahan global.

Menurutnya, perubahan geopolitik, perang dagang, fragmentasi rantai pasok, kompetisi teknologi, hingga perebutan sumber daya membuat Indonesia harus mengambil posisi yang lebih kuat dalam perekonomian dunia.

“Dunia sedang mengalami perubahan geopolitik, perang dagang, fragmentasi rantai pasok, kompetisi teknologi, dan perebutan sumber daya. Maka Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar; Indonesia harus menjadi produsen, pemilik nilai tambah, dan pemain dalam rantai ekonomi global,” ujarnya.

Idrus melihat Prabowo telah mempertegas bahwa transformasi ekonomi Indonesia diarahkan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Keempat, Idrus menilai, hal paling penting dalam pidato Presiden adalah penegasan bahwa pusat gravitasi seluruh kebijakan pemerintah tetap berada pada rakyat.

Artinya, efisiensi tidak boleh hanya dilakukan demi birokrasi, reformasi bukan sekadar untuk kepentingan organisasi, investasi bukan hanya mengejar angka, dan hilirisasi bukan sekadar membuka aktivitas ekonomi baru. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak boleh hanya dilihat dari peningkatan angka makro.

“Efisiensi bukan efisiensi demi birokrasi; reformasi bukan reformasi demi organisasi; investasi bukan investasi demi angka, hilirisasi bukan sekadar membuka kreativitas ekonomi baru; pertumbuhan bukan sekadar membangun angka makro. Semuanya harus bermuara pada kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.*