Maklumat Rakyat: Perintahkan Presiden Ganti Kapolri

Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra MBA
Pemerhati Intelijen

FORUM KEADILAN – Keabadian hanya milik Tuhan semata, selain dari itu semua pasti akan berakhir, termasuk jabatan Kapolri yang kini masih disandang Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sekalipun dihiasi pernak-pernik duniawi untuk mempertahankan gemerlapnya kursi Kapolri. Ketika Allah SWT menetapkan berakhir, reduplah Listyo Sigit dengan segala atribut yang disandang.

Bangsa ini akan mencatat dengan jujur dan disimpan dalam prasasti sejarah Indonesia, apa yang sudah dilakukan oleh Listyo Sigit. Apakah Listyo Sigit patut di sejajarkan dengan para tokoh bangsa seperti Jenderal Hoegeng dan Jenderal Soedirman, atau hanya sekadar sebagai Kapolri dengan sederet kegagalan dalam mengemban tugas “melindungi dan mengayomi”?

Perjalanan panjang kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit sejak 27 Januari 2021 dengan konsep Presisi “prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan” (singkatan yang tidak presisi dengan kepanjangannya), jika parameter penilaian keberhasil tugas anggota Polri, merujuk pada dua tugas pokok polisi, yaitu melayani dan mengayomi, Listyo Sigit patut dikategorikan telah meraih keberhasilan minimalis. Karena tugas pokok “mengayomi dan melindungi” hanya dilakukan kepada keluarga Jokowi, keluarganya sendiri, dan para Termul, sementara rakyat kecil dibiarkan mengemban tugas “melindungi dan mengayomi” secara mandiri.

Legacy yang ditinggalkan Listyo Sigit adalah catatan panjang tentang citra Polri yang terpuruk dan merongrong tumbuhnya demokrasi. Polri dibiarkan hanyut terseret ke dalam orbit kekuatan politik penguasa. Polri dibiarkan menjadi sosok superbody penegakan hukum, tetapi dengan cara melanggar hukum. Polri dibiarkan untuk saling cakar rebutan “lapak bisnis haram”. Polri dibiarkan asik berperan sebagai centeng oligarki dan para cukong. Sementara rakyat dibiarkan tersisih secara hukum dan tergusur di sudut-sudut gelap dan kumuh.

Alih-alih melayani dan mengayomi, potret Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit justru membuat rakyat lebih merasa aman jika jauh dari polisi. Realita yang dirasakan masyarakat, kedekatan dengan polisi adalah musibah. Bahkan masih berlaku anekdot “hilang kambing, lapor ke polisi akan hilang sapi”. Peran melayani dan mengayomi hanya sebatas retorika yang tidak risih dikemas dalam democratic policing. Jika boleh jujur, keberhasilan Kapolri Listyo Sigit sebatas memberi ruang bagi transformasi teknologi modern kepolisian, tapi tidak dimbangi dengan penguatan nilai etika moral personel polisi yang di nadinya mengalir ketetapan nilai Tribrata.

Rotasi dalam suatu menagemen adalah langkah penyegaran organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi yang selaras dengan tuntunan tugas pokok.  Tetapi, dalam konteks pergantian Kapolri Listyo Sigit yang telah menjabat lima tahun lebih, kelihatannya menjadi sesuatu hal yang tabu atau pamali, bahkan dianggap sebagai dosa besar. Sehingga, Listyo Sigit secara tidak sadar telah dijadikan “berhala baru” di lingkungan institusi hukum. Apa pun yang ada di dalam benak Presiden Prabowo Prabowo sehingga enggan mengganti Listyo Sigit sebagai Kapolri, adalah sesuatu yang jauh dari akal sehat. Tidak ada alasan yang rasional untuk tetap mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri. Dalam konteks terminologi agama, lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

Beberapa analisa ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan mengganti Kapolri Listyo Sigit. Pertama, jika Listyo dipertahankan sebagai Kapolri, diprediksi akan berulang terjadi kasus konflik Polri vs Kejaksaan. Kedua, akan meningkatkan ketakutan publik terhadap sepak terjang polisi. Ketiga, semakin panjang daftar kejahatan oligarki dan para cukong karena di-backing petinggi Polri. Keempat, berpotensi memicu keresahan social yang menciptakan huru hara kolosal.

Sikap Presiden Prabowo mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri, semata-mata tidak lebih karena Listyo adalah sosok yang tepat untuk menjaga kepentingan kekuasaan dan memuluskan jalannya Putra Mahkota Gibran Rakabuming Raka merebut kekuasaan presiden 2029. Posisi Listyo Sigit terus dipertahankan sebagai Kapolri ternyata memacu “libido politik” Jokowi semakin membara untuk menyukseskan niat politik dinastinya mengantar Gibran sebagai presiden pada 2029. Fenomena Listyo Sigit patut dicatat akan menstimulir aksi kolosal massa yang meruntuhkan kekuasaan negara. Ingat, negara runtuh bukan akibat serangan dari luar, tetapi karena penegakan hukum abal-abal dan penegak hukum rakus jabatan.*