DPR Usul AI Bantu Tugas Tenaga Medis, Menkes: Kehadiran Dokter Tak Tergantikan

FORUM KEADILAN – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan telemedicine dapat menjadi solusi pendukung dalam pelayanan kesehatan, namun tidak boleh mengalihkan fokus utama pemerintah untuk menambah jumlah dokter dan memperbaiki distribusinya ke daerah-daerah terpencil.

Hal tersebut menanggapi usulan penggunaan AI untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga medis, terutama di wilayah yang masih minim dokter.

“Mungkin kita mulai dulu dengan telemedicine. Yang secara fundamental harus dijawab adalah kekurangan dokter itu terjadi terutama di daerah-daerah terpencil,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25/6/2026.

Menurutnya, teknologi kesehatan seperti telemedicine dan AI memang memiliki potensi besar untuk membantu pelayanan kesehatan. Namun, kehadiran tenaga medis secara langsung tetap tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi.

“Saya rasa prioritas utamanya ke sana dulu. Bahwa kemudian nanti ditambah dengan telemedicine, dengan AI, dan teknologi-teknologi lainnya, tapi jangan sampai itu mengalihkan fokus kita atau perhatian kita untuk memperbanyak jumlah dokter dan mendistribusikan mereka ke daerah-daerah,” ujarnya.

Sebab kata Budi, profesi dokter dan tenaga kesehatan memiliki peran yang membutuhkan interaksi langsung dengan pasien.

“Karena dokter dan tenaga kesehatan, tenaga medis, kan mesti melihat, mesti menyentuh pasiennya juga,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengusulkan pemanfaatan AI sebagai solusi sementara untuk membantu masyarakat di daerah yang mengalami kekurangan dokter.

Menurut Nihayatul, kondisi sejumlah wilayah yang bahkan tidak memiliki dokter sama sekali merupakan persoalan yang memprihatinkan. Sementara itu, proses mencetak dokter baru membutuhkan waktu panjang karena harus melalui berbagai tahapan pendidikan, termasuk koas dan masa pelatihan lainnya.

“Kalau tadi disampaikan Pak Menteri di daerah-daerah mana tadi yang laporannya tidak ada dokter sama sekali dan sebagainya, ini tentu miris sekali,” katanya.

Ia menilai, usulan pembiayaan pendidikan bagi putra daerah untuk menjadi dokter merupakan langkah yang baik, tetapi hasilnya tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat. Karena itu, diperlukan solusi jangka pendek untuk menjembatani kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

“Nah, jenjang waktunya ini kita bisa melakukan apa dengan itu? Dan tidak semua orang mau juga untuk dipindahkan ke daerah-daerah tersebut,” ujarnya.

Nihayatul pun mempertanyakan kemungkinan pemanfaatan teknologi untuk menggantikan sebagian fungsi pelayanan dokter di daerah yang belum memiliki tenaga medis. Meski diakui tidak akan maksimal, namun teknologi dinilai dapat membantu penanganan kasus-kasus tertentu.

“Bisa enggak dengan teknologi yang ada itu kita bisa mengganti kehadiran fisik dokter dengan yang lain? Walaupun memang pasti tidak maksimal, tapi untuk mungkin penyakit tertentu,” katanya.

Usulan tersebut, kata Nihayatul, berkaca pada keberhasilan penerapan operasi jarak jauh yang pernah dilakukan Kementerian Kesehatan sebagai bukti bahwa teknologi kesehatan terus berkembang.

“Kalau itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan jarak jauh juga di wilayah tertentu yang tidak ada dokter, itu juga bisa salah satu solusinya,” pungkasnya.*