Prabowo Tegaskan Ekspor Sawit hingga Batu Bara Wajib Lewat BUMN
FORUM KEADILAN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kegiatan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis RI wajib melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk. Adapun komoditas tersebut di antaranya adalah, kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berbicara mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna bersama DPR RI.
“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi fero alloy, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,” ungkap Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20/5/2026.
“Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yg ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut,” lanjut dia.
Tujuan utama kebijakan baru tersebut, ujar Prabowo, adalah demi memperkuat pengawasan dan monitoring, hingga pemberantasan praktik kurang bayar, underinvoicing, praktik pemindahan harga (transfer pricing), serta pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).
“Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita. Kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga kita,” jelas Prabowo.
Adapun pada 2025 lalu, ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai angka US$65 miliar atau setara dengan Rp1.100 triliun.
Diketahui, kabar pembentukan badan ekspor sudah beredar di kalangan pelaku pasar sejak awal pekan ini. Badan ini disebut bakal dibentuk untuk mengurus ekspor sejumlah komoditas pilihan, di antaranya seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan mineral.
Berdasarkan skema yang diusulkan, kemungkinan nantinya eksportir diharuskan untuk menjual produknya kepada badan baru tersebut yang juga bakal menangani ekspor secara langsung.*
