Menhan Akui Takut “Terpeleset” Saat Jawab Isu, Pilih Sampaikan Melalui DPR

FORUM KEADILAN – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan alasan dirinya bersama jajaran TNI tidak banyak memberikan pernyataan kepada publik terkait berbagai isu yang berkembang. Menurutnya, pihaknya khawatir terjadi kekeliruan dalam penyampaian pernyataan di ruang publik.

“Jadi kalau kami sempat berbicara ke luar, khawatir mohon maaf teman-teman terpeleset kata-katanya,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19/5/2026.

Sjafrie mengatakan, penyampaian penjelasan melalui rapat kerja bersama DPR dinilai lebih memiliki akuntabilitas dan legitimasi. Oleh karena itu, pihaknya memilih melaporkan berbagai capaian dan kebijakan kepada rakyat melalui wakilnya di parlemen.

“Tapi kalau kami berbicara di sini, itu ada akuntabilitas dan ada legitimasi, sehingga kami memang melaporkan apa yang kami kerjakan kepada rakyat melalui representasinya di Komisi I,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia mengapresiasi agenda rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang digelar secara terbuka. Hal ini menurut Sjafrie bisa menjawab pertanyaan yang selama ini kerap muncul dari publik mengenai sikap pimpinan Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun pimpinan TNI yang dinilai jarang memberikan komentar terkait isu-isu nasional.

“Sering timbul banyak pertanyaan, kenapa itu pimpinan Kemhan dan pimpinan TNI, Kepala Staf Angkatan, tidak banyak berbicara terhadap berbagai isu? Saya kira bapak-bapak sudah tahu isunya,” jelasnya.

Sjafrie menjelaskan, sikap tersebut berkaitan dengan prinsip kerja yang dijalankan di lingkungan pertahanan negara. Sebagai pembantu Presiden dan instrumen pertahanan negara yang dipimpin Panglima Tertinggi, yakni Presiden, TNI menjalankan prinsip line of command dan unity of command.

Sehingga, Komisi I DPR RI menjadi saluran tepat bagi Kemhan dan TNI dalam menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat.

“Karena Komisi I adalah representasi dari rakyat yang memilih, rakyat yang berdaulat,” pungkasnya.*