Pembubaran Nobar Film Pesta Babi, DPR Sebut Gejala Demokrasi Tidak Sehat

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pariera menilai pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi oleh aparat TNI merupakan gejala awal yang tidak sehat bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, tindakan pelarangan terhadap pemutaran film justru mencederai kebebasan berekspresi dan kebebasan masyarakat menikmati karya seni.

“Ini gejala-gejala awal yang tidak sehat untuk kehidupan kebebasan masyarakat dan negara demokrasi. Sebuah film dokumenter ditampilkan, lalu kalau dianggap salah, berikan argumentasi. Bukan dengan melarang orang menonton,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18/5/2026.

Ia menegaskan, pelarangan pemutaran film tidak akan efektif di era keterbukaan informasi saat ini. Menurutnya, film dokumenter tersebut sudah tersebar luas sehingga pendekatan represif hanya akan memicu polemik baru.

“Sekarang filmnya sudah menyebar ke mana-mana. Jadi sangat disayangkan kalau masih ada pelarangan seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, Andreas menilai, tindakan pembubaran tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan seniman dalam mengekspresikan karya, sekaligus membatasi hak masyarakat untuk menikmati hasil karya seni.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan keterlibatan TNI dalam pembubaran kegiatan pemutaran film. Menurut dia, tugas TNI seharusnya berkaitan dengan pertahanan negara, bukan urusan kebebasan berekspresi masyarakat.

“Tidak pantas kalau TNI justru melakukan pelarangan seperti itu. Ini bukan berkaitan dengan pertahanan negara, tapi soal kebebasan orang menyampaikan dan mengekspresikan pendapat,” jelasnya.

Andreas bahkan menyebut akan menjadi ironi jika karya seni justru dilarang di dalam negeri namun mendapat apresiasi di tingkat internasional.

“Ini akan memalukan kalau karya seni seperti film dokumenter dilarang di dalam negeri, sementara di dunia internasional justru diapresiasi,” katanya.

Menurut Andreas, apabila terdapat persoalan keamanan dalam kegiatan pemutaran film, hal tersebut seharusnya menjadi ranah aparat Kepolisian, bukan TNI.

“Tugas TNI itu ancaman terhadap pertahanan negara, bukan mengurusi orang nonton film. Kalau soal keamanan itu urusannya polisi,” pungkasnya.*