TNI soal Film Dokumenter Pesta Babi: Berpotensi Memicu Distorsi Informasi di Masyarakat

FORUM KEADILAN – TNI melalui Kodam XVII/Cenderawasih mengatakan bahwa narasi yang dinilai tendensius film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan kawan-kawan yang berpotensi mengganggu keharmonisan sosial di wilayah Papua.

“Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua,” ujar Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVIAI/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto, Jumat, 15/5/2026.

Menurutnya, masyarakat perlu cermat dalam memilah informasi, terutama terhadap konten yang belum melalui proses sensor resmi.

Ia menegaskan bahwa setiap karya film yang dipertontonkan secara luas kepada publik wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

“Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” katanya.

Situasi keamanan, lanjutnya, dan stabilitas sosial di Papua harus tetap dijaga di tengah berbagai program pembangunan yang saat ini terus berjalan di sejumlah wilayah.

Oleh karena itu, Kodam XVII/Cenderawasih mengimbau agar ruang diskusi terkait isu-isu di Papua dilakukan melalui forum yang edukatif, legal, dan konstruktif.

“Kami mengimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif,” lanjutnya.

Kodam XVII/Cenderawasih juga menyatakan akan terus memantau situasi untuk memastikan ketertiban umum tetap terjaga.

Aparat mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh ajak-ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah.

Ia menegaskan, kehadiran TNI di Papua tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Tri, prajurit TNI selama ini aktif menjalankan berbagai kegiatan sosial.

“Berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen TNI untuk terus hadir bersama masyarakat Papua melalui pendekatan humanis dan penuh kepedulian demi terciptanya Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” tuturnya.

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan terhadap aksi nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Hal ini disampaikan oleh Yusril menyoal adanya sejumlah aksi pembubaran nobar film buatan Dandhy Laksono di pelbagai daerah.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 14/5/2026.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” sambungnya.

Yusril mengatakan bahwa kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua dan Lingkungan hidup juga adalah hal yang wajar.

Walaupun demikian, ia mengaku bahwa istilah “Pesta Babi” dalam judul film yang dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

Oleh karena demikian, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilainya sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik.

“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” jelasnya.

Diberitakan, aksi nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono di sejumlah daerah dibubarkan secara paksa oleh TNI hingga pihak Universitas.

Diketahui, setidaknya ada dua lokasi pembubaran aksi nobar film di Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat hingga di Ternate Tengah, Maluku Utara.

Film dokumenter Pesta Babi menyoroti hilangnya hutan di Papua setelah dikonversi menjadi perkebunan industri dengan mengatasnamakan ketahanan pangan dan transisi energi. Film ini juga merekam perjuangan masyarakat Papua dalam mempertahankan tanah leluhur mereka.

Peristiwa pembubaran pertama dilakukan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unram, Sujita bersama puluhan satpam kampus, pada Kamis, 7/5/2026 sekitar pukul 18.55 WITA.

Sementara itu di Ternate Tengah, Dandim 1501 Ternate Letkol Inf Jani Setiadi memimpin pembubaran aksi nobar yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara. *