Komisi I Nilai Pembubaran Nobar Film “Pesta Babi” Bukan Tupoksi TNI

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, menanggapi peristiwa pembubaran nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi” yang digelar di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Ternate Tengah, Maluku Utara yang dibubarkan oleh TNI.

TB menilai, langkah pembubaran pemutaran film tersebut kurang tepat. Ia menegaskan, apabila terdapat potensi gangguan ketertiban masyarakat, maka penanganannya seharusnya dilakukan aparat Kepolisian, bukan TNI.

“Kalau alasannya dapat mengganggu ketertiban masyarakat, ya tidak usah Dandim langsung dong. Koordinasi dengan aparat Kepolisian, biar aparat Kepolisian yang turun,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12/5/2026.

Menurut TB, pembubaran kegiatan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI. Menurutnya, apabila ada kekhawatiran terkait keamanan, maka prosedur yang tepat adalah berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.

“Tidak ada juga tupoksinya untuk TNI turun membubarkan itu. Biar polisi saja,” ujarnya.

TB mengaku telah menonton materi film tersebut dan melihat adanya pesan positif yang dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat.

“Kalau dilihat, saya tonton materinya, substansinya itu adalah pembelajaran soal bagaimana kita harus menjaga lingkungan. Jadi saya melihatnya ada nilai positif. Bahwa ada nilai koreksinya dalam artian kritis, ya nggak apa-apa, biar masyarakat tahu,” tegasnya.

Oleh sebab itu, ia meminta keterbukaan pemerintah dalam menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah juga harus memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada masyarakat sejak awal agar publik memahami tujuan serta dampak proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.

“Kalau yang namanya PSN sebaiknya dijelaskan sebaik-baiknya dan libatkan masyarakat. Harus ada penjelasan awal kepada publik agar semua dipahami. Karena ini proyek besar dengan menggunakan uang rakyat,” tutupnya.*