Kemdiktisaintek akan Tutup Prodi Tidak Relevan dengan Industri
FORUM KEADILAN – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana menutup berbagai program studi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Rencana tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, 23/4/2026.
Badri menjelaskan bahwa rencana tersebut akan dieksekusi dalam waktu dekat. Ia meminta agar perguruan tinggi mempunyai kerelaan hati untuk menyeleksi prodi apa saja yang perlu ditutup.
“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujar Badri Munir Sukoco.
Badri mengatakan, langkah itu dilakukan untuk menekan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kemendikti mencatat setiap tahun kampus meluluskan hingga 1,9 juta sarjana. Tetapi, ia menyebut bahwa para lulusan tersebut kesulitan mencari pekerjaan akibat kebutuhan di lapangan tidak cocok dengan latar belakang pendidikan mereka.
Oleh karena demikian, pemerintah berencana mengendalikan kesenjangan itu dengan menutup sejumlah prodi yang tidak relevan, hingga fokus pada program studi yang masuk ke dunia industrialisasi.
Sejumlah di antaranya meliputi energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kami coba susun nanti bersama,” tutur Badri.
Menurutnya, tingginya kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan industri dipicu oleh banyaknya kampus yang sering membuka program studi berdasarkan keinginan pasar tanpa memikirkan kesesuaiannya dengan dunia kerja. Salah satunya, Badri mengatakan bahwa program ilmu sosial dan kependidikan menjadi prodi yang mengalami oversupply atau kelebihan pasokan lulusan.
Jurusan keguruan atau kependidikan, setiap tahun terdapat 490.000 lulusan keguruan, sementara kebutuhan calon guru hana 20.000 orang. Pada akhirnya, sisa dari lulusan yang tidak terserap menjadi pengangguran terdidik.
“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” imbuhnya.
Badri menegaskan bahwa bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia harus diiringi dengan relevansi pendidikan tinggi. Badri pun mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP untuk juga membantu pemerintah menyeleksi program studi apa saja yang masih relevan.
“Program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” pungkasnya. *
