Jokowi dari Outsider hingga Trouble Maker
Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra MBA
Pemerhati Intelijen
FORUM KEADILAN – Sejak menjejakan kakinya di atas panggung politik kekuasaan, Jokowi tidak pernah sendiri, selalu dikelilingi oleh para desainer kekuasaan profesional.
Sosok Jokowi adalah antitesa dari wajah elite yang mempertontonkan gaya hidup hedonism. Jokowi mampu mengemas performannya sebagai pemimpin yang merepresentasikan wong cilik.
Ternyata dunia sedang gandrung dengan trend politik kelas bawah. Tidak mengherankan jika pada saat pertama mencalonkan diri sebagai presiden, Jokowi disejajarkan dengan Obama. Keduanya di-framing sebagai pemimpin mewakili kelas bawah yang akan membawa perubahan demokrasi pro rakyat. Portofolio Jokowi telah menghipnotis semua kalangan di negeri ini, sebagai sosok pembaharu.
Menelisik rekam jejak kekuasaan Jokowi, diawali ketika baru enam bulan menjabat Wali Kota Solo, bertepatan dengan terjadinya aksi penangkapan teroris oleh Amerika Serikat (AS) di Thailand. Hasil pengembangan jaringan teroris, ternyata menyasar ke Abu Bakar Ba’asyir (ABB) di Solo. AS langsung mengirim dua agen CIA atas nama Pierangelo dan David S. Williams ke Solo, untuk menemui Wali Kota Solo Jokowi. Misi CIA ke solo untuk bekerja sama dengan Jokowi, meredam keradikalan ABB. Kesempatan ini dipandang oleh Jokowi sebagai momentum strategis, dalam rangka membangun koneksi politik dengan AS. Jokowi dengan kepaiwaiannya melakukan politik kebohongan, mampu meyakinkan ABB untuk cooling down. Bagi AS, keberhasilan Jokowi dipandang sebagai modal awal, untuk merekrut Jokowi menjadi calon pemimpin boneka AS. Telegram Duta Besar AS ke Washington menggambarkan keberhasilan Jokowi dengan kalimat ‘Solo from radical to heaven’.
Dimulailah perakitan boneka Jokowi oleh AS, dibantu oleh kolega-kolega AS di Indonesia seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan pelibatan media massa mainstream. Para desainer kekuasaan menggunakan tema ‘wong cilik dan new hope’, sebagai trademark Jokowi. Jelas sudah bahwa karir politik Jokowi untuk merebut kursi presiden, diawali sebagai boneka AS. Ironinya, para petinggi negara justru ikut terlibat dalam proses produksi boneka Jokowi.
Lagi-lagi kedaulatan negara dipertaruhkan oleh para kuda troya asing yang bercokol di lingkungan institusi negara. Hal ini memperkuat bukti, bahwa negara ini selalu dikalahkan oleh praktek penghianatan anak bangsa sendiri.
Babak baru kehidupan berbangsa bernegara di bawah kepemimpinan Jokowi rezim boneka AS, tanpa ditempa oleh pengalaman jatuh bangun mengarungi politik Indonesia, ternyata telah membawa negeri ini mengalami dekadensi moral, demokrasi, politik, hukum, ekonomi dan kultural, paling buruk sepanjang perjalanan Indonesia merdeka. Dengan mengedepankan politik kekuasaan dan mengeksploitasi hukum sebagai alat represif, Jokowi menjadi sosok pemimpin otoritarian personality yang paling berhasil meredam semua pressure group dan lawan politiknya. Jokowi juga sosok pemimpin yang berhasil merawat basis-basis massanya maupun dukungan dari instrumen hukum, dengan pendekatan luxury dalam rangka membangun loyalitas. Jokowi telah dijadikan berhala baru oleh para relawannya.
Dengan label ‘percepatan pembangunan infrastruktur’, Jokowi mulai jor-joran menggunakan anggaran, untuk membangun berbagai infrastruktur pelabuhan, bandara, bendungan dan jalan raya. Akibatnya, hingga tahun 2025, akumulasi utang negara telah mencapai Rp9.138 triliun atau 39,86 persen dari PDB. Sekalipun masih di bawah ambang batas krisis 60 persen, akselerasi akumulasi utang yang bergulir sangat cepat menjadi kerawanan. Distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN), untuk menyuntik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang konstruksi yang collaps, ternyata menjadi modus korupsi sistemik yang mengorbankan sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia. PMN untuk BUMN bidang konstruksi, sejatinya jika dialokasikan untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia, setara dengan pembiayaan puluhan ribu mahasiswa Indonesia untuk sekolah di universitas terkemuka di dunia, pembangunan puluhan ribu sekolah dasar dan pembangunan puluhan ribu puskesmas dengan fasilitas rawat inap.
Nepotisme dan manipulasi hukum, semakin memperkokoh praktek ‘politik dinasti’. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, sarat dengan rekayasa hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh Anwar Usman (paman Gibran). Belum lagi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada 2019, patut dimaknai sebagai langkah pelemahan pemberantasan korupsi, untuk mengamankan praktik korupsi yang melibatkan dinasti Solo. Pengesahan UU Cipta Kerja, adalah manipulasi hukum demi melindungi kepentingan oligarki dan para investor besar. Kinerja institusi hukum seperti Polri, Kejagung, pengadilan dan KPK, bekerja lebih mengedepankan ‘pesanan kekuasaan’. Akibatnya, penegakan hukum di era Jokowi, nilai kebenaran tergantung siapa yang mengatakan.
Kasus ijazah palsu Jokowi adalah potret arogansi kekuasaan dan aparat hukum, untuk melindungi Jokowi dengan menghalalkan segala cara. Praktik politik sandera, menjadi jurus jitu membangun loyalitas semu untuk bertekuk lutut di bawah kaki sang Raja Jawa. Rusaknya semua lini instrumen hukum, telah memporak porandakan pondasi demokrasi.
Dinasti politik yang dibangun Jokowi, menjadi sejarah baru dalam dinamika kekuasaan negara, karena dampak yang terjadi mengakibatkan melemahnya instrumen negara. Konstitusi dan UU telah kehilangan wibawanya sebagai alat kontrol terhadap penegakan hukum yang berbasis keadilan. Pondasi politik nasional tidak lagi mampu menopang demokrasi, tetapi amat ramah terhadap sepak terjang otoritarian. Pertumbuhan ekonomi tidak mengedepankan pemerataan, tetapi menyuburkan praktik ekonomi kartel dan oligarki. Jokowi telah membuktikan bahwa Indonesia bukan negara hukum, bukan negara sekuler, tapi Indonesia lebih tepat jika dikatakan sebagai negara yang bukan-bukan.
Sepuluh tahun pemerintahan jokowi, telah meninggalkan legacy merosotnya kualitas hidup rakyat dan terpuruknya demokrasi. Cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024, mengisyaratkan Jokowi adalah presiden yang tidak paham menjunjung tinggi etika politik dan etika konstitusi. Jokowi adalah sosok pemimpin dengan kecenderungan memiliki prilaku politik tidak jujur dan mudah berkhianat. Bagaimana Jokowi melakukan penghianatan terhadap tuannya AS, kemudian beralih kepada Cina sebagai tuan yang baru.
Ternyata Jokowi mahir dalam menghitung kalkulasi politik. Kultur kekuasaan dan pemerintahan di AS yang sangat anti korupsi, dipandang tidak memberikan keuntungan bagi Jokowi untuk memperkuat logistik politiknya. Sementara Cina sangat paham dengan kultur pejabat negara di Indonesia yang korup, mendorong Jokowi untuk melakukan penghianatan kepada AS dan tunduk kepada Cina sebagai tuannya yang baru.
Kekuatan politik Jokowi yang dibangun dari penghianatan demi penghianatan, tentunya telah memberi sumbangsih menguatnya ancaman terbelahnya bangsa ini. Oleh karenanya, patut diduga Jokowi adalah sosok pemimpin dengan kepribadian ganda atau dalam istilah psikologi adalah dissociative identity disorder (DID). Penderita DID, tercermin dalam diri Jokowi yang memiliki beberapa nama, perubahan prilaku tiba-tiba dan amnesia (lupa terhadap apa yang pernah dilakukan atau dibicarakan). Politik kebohongan terus menerus yang dilakukan jokowi tanpa rasa risih, merupakan dampak dari kepribadian ganda yang diidap Jokowi. Publik mengatakan, ciri kepemimpinan Jokowi dianalogikan seperti ‘emak-emak naik motor, sein ke kiri beloknya ke kanan’.
Sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi, patut dicatat sebagai musibah terbesar bangsa ini, dinakhodai oleh sosok pemimpin boneka. Predikat sebagai bangsa besar dengan peradaban tinggi hasil olah rasa para leluhur, ternyata harus tunduk ditangan sang pembohong dan penghianat. Lebih ironi lagi, Presiden Prabowo Subianto sebagai tokoh yang ditempa di kawah Candradimuka dan memiliki segudang pendidikan luar negeri, ternyata tidak mampu membaca tanda ancaman terhadap kedaulatan negara yang telah dibunyikan oleh Jokowi. Bahkan, Presiden Prabowo telah mematikan alarm ancaman kedaulatan sebagai bentuk penyelamatan terhadap Jokowi.
Ternyata untuk mengurai benang kusut persoalan bangsa ini, membutuhkan sosok pemimpin dengan kualitas negarawan. Sejarah mencatat sikap negarawan Bung Karno, ketika harus memutuskan menghukum mati Kartosuwiryo, sebagai teman seperjuangan. Sekalipun harus berlinang air mata, Bung Karno tetap teguh untuk mendahului kepentingan bangsa dan menghukum mati Kartosuwiryo sebagai amanat hukum.*
