Pengamat Nilai Pergantian Pimpinan BGN Tak Ubah Tren Korban Keracunan MBG

FORUM KEADILAN — Pengamat sekaligus anggota Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), Hamdi Putra, menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) belum mampu menekan angka korban insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hamdi menyebut, selama masa kepemimpinan Sudaryono, rata-rata jumlah orang yang dilaporkan terdampak insiden keamanan pangan mencapai sekitar 2.713 orang per bulan. Angka tersebut meningkat 14,12 persen dibandingkan rata-rata pada Januari hingga Februari 2026 di bawah kepemimpinan sebelumnya.

Dalam periode 22 Juli hingga 23 Oktober 2026, sedikitnya 8.385 orang dilaporkan terdampak insiden keamanan pangan MBG.

“Fakta ini menegaskan bahwa pergantian Kepala BGN gagal menekan beban krisis, bahkan angkanya justru bergerak naik secara signifikan,” kata Hamdi kepada Forum Keadilan, Jumat, 23/10/2026.

Hamdi juga membandingkan angka tersebut dengan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dipublikasikan oleh Tempo. Berdasarkan data itu, terdapat 20.012 korban insiden keamanan pangan MBG hingga 23 Desember 2025, atau setara dengan rata-rata 1.667,7 orang per bulan.

Dengan demikian, rata-rata korban pada masa kepemimpinan Sudaryono disebut meningkat 62,70 persen dibandingkan rata-rata pada 2025.

Meski mengakui bahwa data yang tersedia masih bersifat parsial dan memiliki keterbatasan dalam keseragaman pencatatan, Hamdi menilai tren tersebut tetap menjadi indikator serius bagi evaluasi keselamatan program MBG.

“Harus diakui bahwa Sudaryono mewarisi persoalan struktural dari masa lalu, namun setelah memegang kendali penuh atas BGN, ia sama sekali belum menunjukkan hasil nyata berupa penurunan rata-rata jumlah korban,” ujarnya.

Menurut Hamdi, selisih rata-rata sekitar 336 korban per bulan dibandingkan periode awal 2026 menunjukkan bahwa upaya pengendalian risiko keamanan pangan dalam program MBG masih perlu dievaluasi secara serius.

Ia turut menyoroti pernyataan Sudaryono yang menyebut sekitar 80 persen kasus keracunan MBG berakar dari pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam proses penyimpanan dan penyajian makanan.

Hamdi menilai, pengakuan tersebut semestinya diikuti dengan pengawasan dan pencegahan yang lebih efektif agar makanan yang tidak memenuhi standar keamanan tidak sampai dikonsumsi penerima manfaat.

“Jika pelanggaran SOP telah dipetakan secara akurat sebagai sumber utama malapetaka, BGN dituntut untuk menjelaskan mengapa sistem pengawasan di lapangan begitu rapuh sehingga gagal mencegah makanan berisiko masuk ke perut anak-anak,” jelasnya.

Ia menegaskan, identifikasi penyebab keracunan tidak cukup tanpa langkah konkret untuk mencegah kasus serupa terulang.

Hamdi juga mengakui bahwa angka 8.385 merupakan akumulasi laporan orang yang terdampak, termasuk mereka yang baru menunjukkan gejala.

Selain itu, perbedaan pencatatan antarperiode dan belum adanya instrumen pengukuran risiko per porsi membuat angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa Sudaryono merupakan penyebab tunggal setiap kasus.

Namun, ia berpandangan bahwa keterbatasan data tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengevaluasi kinerja BGN dalam menjaga keamanan pangan program MBG.

“Realitas di lapangan berbicara lebih keras daripada sekadar janji perbaikan. Kepala BGN boleh berganti, namun korban nyatanya tetap bertambah. Sampai detik ini, Sudaryono gagal membuktikan bahwa kepemimpinannya mampu membuat program MBG menjadi lebih aman bagi masyarakat,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Sudaryono mulai memimpin BGN pada 22 Juli 2026, menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan setelah sekitar satu setengah bulan menjabat.

Sebelum Nanik, BGN dipimpin Dadan Hindayana yang dicopot dari jabatannya pada awal Juni 2026. Sehari setelah pencopotan tersebut, Dadan ditangkap Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. *