Menatap 2045: Menuju Indonesia Cemas?
Kemal H. Simanjuntak Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)
FORUM KEADILAN – Ketika gegap gempita panggung politik kian mereda, narasi tentang “Indonesia Emas 2045” yang pada rezim lalu didengungkan bak mantra sakti perlahan mulai diuji kenyataan. Kita sempat disuguhi janji manis tentang lompatan menjadi raksasa ekonomi dunia, seolah status negara maju akan terwujud otomatis begitu kalender menyentuh angka satu abad kemerdekaan. Namun, jika kita menyingkirkan retorika panggung dan menguji klaim tersebut dengan kalkulasi matematika ekonomi serta indikator riil pembangunan, ilusi itu seketika runtuh. Realitas hari ini menunjukkan bahwa arah kebijakan kita tidak sedang meletakkan fondasi negara adidaya, melainkan sekadar menumpuk beban struktural yang menjerumuskan kita pada “Indonesia Cemas.”
Tiga puluh tahun lalu, pendapatan per kapita Tiongkok dan kawasan Asia Tenggara tidak berada pada jarak yang terlampau jauh. Hari ini, Tiongkok melesat sepuluh kali lipat, sementara Asia Tenggara—termasuk Indonesia—terengah-engah di angka 2,7 kali lipat. Perbedaan mencolok ini bukan kebetulan sejarah, melainkan buah dari keberanian meletakkan fondasi peradaban pada kapasitas nalar manusia. Sementara para perumus kebijakan kita sibuk menghabiskan ruang fiskal untuk program-program bagi-bagi anggaran yang berwatak konsumtif, negara-negara yang melompat jauh ke depan justru berinvestasi secara agresif pada sains, rekayasa, dan teknologi terapan.
Kelemahan paling mendasar bangsa ini berakar pada paradoks pendidikan tinggi. Indonesia bangga memiliki lebih dari 4.500 perguruan tinggi—hampir separuh dari total kampus di Asia Tenggara. Tetapi, kuantitas tanpa mutu adalah ilusi statistik. Tiongkok hanya mengoperasikan sekitar 3.000 kampus, tetapi dari jumlah itu lahir 1,8 juta paten teknologi serta deretan universitas riset papan atas dunia. Sebaliknya, ribuan kampus kita selama dua dekade terakhir hanya menyumbang fraksi kecil inovasi global, terjebak mencetak ijazah tanpa daya cipta teknologi. Kampus kita menjamur bak ruko, tetapi miskin sumbangsih industri.
Kerapuhan ini berpangkal dari kapasitas kognitif generasi muda. Dalam uji kemampuan internasional seperti PISA (Programme for International Student Assessment) untuk bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau Sains, Teknologi, Rekayasa/Teknik, dan Matematika), anak-anak kita terpuruk di peringkat 69 dari 81 negara. Skor nalar dan numerasi kita tertinggal jauh di bawah rata-rata global, kontras dengan Singapura atau Vietnam yang menempatkan anak-anak mudanya di barisan terdepan. Akibatnya, profil lulusan universitas kita timpang sebanyak 80 persen mahasiswa menumpuk di jurusan non-STEM, mencetak jutaan sarjana yang fasih berdebat teori di media sosial tapi gagap saat dihadapkan pada perakitan teknologi presisi, otomasi, maupun kalkulasi teknis manufaktur.
Dampaknya langsung terasa pada struktur ekonomi nasional. Para pemilik modal global yang membawa triliunan dolar untuk membangun pabrik semikonduktor, baterai canggih, dan kecerdasan buatan tentu tidak akan bertaruh di atas tenaga kerja yang lemah nalar teknis. Mereka berbondong-bondong memarkir modalnya di Vietnam dan Singapura dan Indonesia akhirnya hanya kebagian remah-remah industri ekstraktif seperti pengerukan tanah, penambangan mineral mentah, dan pembongkaran alam yang minim transfer pengetahuan. Kita bermimpi menjadi pusat inovasi, namun pasar global tetap memposisikan kita sebagai penyedia bahan mentah berupah murah.
Kritik ini menuntut perombakan total, bukan sekadar penyesuaian kosmetik. Pertama, hapus kurikulum hafalan yang membonsai nalar kritis. Pendidikan dasar dan menengah harus direorientasi secara radikal pada kecakapan berhitung, logika algoritma, dan literasi ilmiah. Kita tidak membutuhkan robot-robot penghafal yang gagap teknologi, melainkan pemecah masalah yang tangkas.
Kedua, terapkan intervensi struktural pada peta jalan perguruan tinggi. Alokasi subsidi dan kuota beasiswa negara harus diwajibkan minimal 50 persen mengalir ke rumpun STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), vokasi rekayasa presisi, dan laboratorium riset terapan. Jangan biarkan kampus-kampus terus menjadi pabrik pengangguran terselubung yang memproduksi keahlian yang tidak diserap oleh kebutuhan industrialisasi modern.
Ketiga, disiplin fiskal dan reposisi nakhoda kebijakan. Pemerintah harus menghentikan pemborosan APBN untuk proyek-proyek seremonial dan populis yang hanya memanjakan persepsi jangka pendek demi elektabilitas. Anggaran riset dan pengembangan wajib dilipatgandakan, disertai penempatan para teknokrat, saintis, dan insinyur di ruang kendali kebijakan ekonomi makro.
Masa depan 290 juta rakyat Indonesia terlalu berharga untuk dipertaruhkan pada ilusi kata-kata mutiara. Jika fondasi riset, sains, dan kualitas manusia terus dibiarkan keropos demi melayani kalkulasi politik jangka pendek, maka tahun 2045 bukanlah perayaan emas peradaban, melainkan lonceng kematian bagi daya saing bangsa. Pilihan ada di tangan kita hari ini: berani membedah borok struktural, atau pasrah menjadi penonton di rumah sendiri. *
