Mengapa Pejabat Perlu Mengunjungi Pesantren?

Kemal H. Simanjuntak Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)

FORUM KEADILAN – Pesantren bukan sekadar tempat belajar agama. Di banyak daerah, pesantren juga menjadi pusat pendidikan, pembinaan moral, dan jaringan sosial yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Karena itu, tidak mengherankan jika Presiden, Menteri, kepala daerah, hingga tokoh Partai politik sering berkunjung dan bersilaturahmi dengan para kiai.

Namun, ada hal yang menarik untuk dicermati: mengapa pesantren begitu penting bagi para pejabat dan politisi?

Jawabannya bukan semata-mata karena penghormatan kepada ulama. Pesantren juga memiliki modal sosial berupa kepercayaan masyarakat, jaringan santri, alumni, dan hubungan antartokoh agama. Dalam politik, kepercayaan dan jaringan semacam ini memiliki nilai strategis karena dapat menjadi saluran komunikasi dengan masyarakat luas.

Kunjungan ke pesantren dapat menjadi bentuk silaturahmi, upaya mendengar aspirasi, atau membangun kerja sama dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kunjungan yang sama juga dapat memberikan keuntungan politik, terutama ketika seorang pejabat ingin membangun citra dekat dengan ulama dan umat. Apalagi jika dilakukan menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Tentu, kita tidak boleh langsung menuduh setiap kunjungan sebagai upaya mencari dukungan politik. Motif seseorang tidak dapat dipastikan hanya dari foto atau berita kunjungannya. Tetapi, kita juga perlu realistis bahwa dalam politik, hubungan sosial dan simbol keagamaan dapat menjadi sumber legitimasi.

Pesantren sendiri juga memiliki kepentingan yang sah. Melalui hubungan dengan pemerintah, pesantren dapat memperjuangkan kualitas pendidikan, fasilitas belajar, kesejahteraan santri, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hubungan seperti ini bermanfaat selama dibangun secara transparan, adil, dan tidak bergantung pada dukungan politik tertentu.

Masalah muncul ketika hubungan tersebut berubah menjadi transaksi kepentingan. Pejabat membutuhkan dukungan, sementara pihak tertentu mengharapkan akses, fasilitas, jabatan, atau keuntungan. Jika kewibawaan agama digunakan untuk menutupi transaksi semacam itu, kepentingan masyarakat berisiko dikalahkan oleh kepentingan elite.

Karena itu, pesantren perlu menjaga kemandirian dan keberanian untuk mengkritik pemerintah. Menerima kunjungan pejabat bukan berarti harus menyetujui seluruh kebijakannya. Mendapat bantuan pemerintah juga tidak seharusnya membuat pesantren kehilangan suara ketika melihat ketidakadilan.

Sebaliknya, pejabat yang sungguh-sungguh menghormati pesantren tidak cukup hanya datang, bersalaman dengan kiai, meminta doa, lalu mengunggah foto ke media sosial. Penghormatan itu harus terlihat dalam kebijakan yang nyata, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kunjungan bukanlah seberapa sering pejabat datang atau seberapa terkenal kiai yang ditemuinya melainkan apakah pendidikan santri membaik, kebutuhan masyarakat diperhatikan, dan aspirasi yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti.

Pesantren tidak seharusnya hanya dicari ketika dukungan politik dibutuhkan. Sebaliknya, kekuatan pesantren justru terletak pada kemampuannya menjaga integritas, mendidik masyarakat, dan mengingatkan penguasa ketika kekuasaan mulai menyimpang.

Pejabat boleh datang, pesantren boleh menerima, dan kerja sama boleh dibangun. Tapi, agama jangan dijadikan alat untuk menutupi kepentingan kekuasaan.

Sebab, kedekatan dengan ulama belum tentu membuktikan keberpihakan kepada rakyat. Keberpihakan itu baru terlihat ketika kekuasaan menghasilkan kebijakan yang adil dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. *