Soal Kabinet Bayangan, NasDem: Awasi Saja Kabinet yang Sudah Ada

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Saan Mustofa, menanggapi pembentukan kabinet bayangan yang diinisiasi koalisi masyarakat sipil sebagai respons atas lemahnya fungsi oposisi dan pengawasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Saan, dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, fokus utama seharusnya adalah mengawasi kabinet yang telah dibentuk pemerintah, bukan membentuk kabinet tandingan atau kabinet bayangan.

“Ya kabinet kan sekarang ada, tinggal diawasi aja. Jadi bayangan-bayangan kan nggak, kita kan sistem pemerintahan presidensil ya, bukan parlementer. Jadi yang sudah ada aja kita awasi secara bersama-sama,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21/7/2026.

Ia menilai, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan merupakan hal yang lebih penting dibandingkan membentuk struktur kabinet alternatif.

“Ya tinggal pengawasan aja,” ujarnya.

Kendati begitu, Saan menegaskan bahwa pembentukan kabinet bayangan oleh kelompok masyarakat sipil merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sah dan tidak perlu dipersoalkan.

“Ya mereka punya ide kan biasa aja kan. Masyarakat sipil punya ide, punya ini, itu kan hal dalam alam demokrasi itu kan hal yang biasa saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Golkar juga merespon santai terkait pembentukan Kabinet bayangan tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai, pembentukan Kabinet Bayangan merupakan hak setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi maupun kritik terhadap jalannya pemerintahan.

Namun sebenarnya, menurut Sarmuji, kritik dari masyarakat justru lebih efektif disampaikan melalui lembaga resmi negara, seperti DPR, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

“Tetapi sebenarnya kritik masyarakat juga bisa disalurkan ke institusi resmi seperti DPR, yang DPR itu punya tugas untuk melakukan pengawasan juga,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Sarmuji mempertanyakan efektivitas keberadaan Kabinet Bayangan dalam menindaklanjuti berbagai kritik atau masukan yang disampaikan kepada pemerintah.

“Kalau kabinet bayangan, nanti yang menindaklanjuti siapa?” tandasnya.*