Golkar Nilai Pembentukan Kabinet Bayangan Hak Warga Negara

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menanggapi pembentukan Kabinet Bayangan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang disebut sebagai respons atas lemahnya fungsi oposisi dan pengawasan di parlemen.

Sarmuji menilai, pembentukan Kabinet Bayangan merupakan hak setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi maupun kritik terhadap jalannya pemerintahan.

“Ya, itu hak warga negara ya. Jadi, hak warga negara silakan saja,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21/7/2026.

Namun sebenarnya menurut Sarmuji, kritik dari masyarakat justru lebih efektif disampaikan melalui lembaga resmi negara, seperti DPR, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

“Tetapi sebenarnya kritik masyarakat juga bisa disalurkan ke institusi resmi seperti DPR, yang DPR itu punya tugas untuk melakukan pengawasan juga,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Sarmuji mempertanyakan efektivitas keberadaan Kabinet Bayangan dalam menindaklanjuti berbagai kritik atau masukan yang disampaikan kepada pemerintah.

“Kalau kabinet bayangan, nanti yang menindaklanjuti siapa?” ucapnya.

Kendati begitu, anggota Komisi VI tersebut menegaskan bahwa DPR tetap menghargai pembentukan Kabinet bayangan.

“Tapi tetap kita hargai. Tetapi kalau melalui lembaga resmi seperti DPR, kan ada yang menindaklanjuti sekaligus ada yang mengawasi tindak lanjut tersebut,” pungkasnya.*